Ketua Tim Ahli Wapres Bantah Terjadi PHK Besar

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres), Sofjan Wanandi membantah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 10 ribu orang dalam kurun waktu Januari-Maret 2016. Ia mengimbau agar pemerintah, buruh dan seluruh masyarakat lebih fokus bekerja keras membangkitkan kembali perekonomian Indonesia yang tengah terpuruk.

"Lay off (PHK) pasti terjadi, tapi saya tidak percaya sampai 10 ribu tenaga kerja, mungkin 5 ribu iya dan itupun cuma pekerja outsourcing yang dikeluarkan dan pasti diselesaikan baik-baik," ujar Sofjan saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Minggu (7/2/2016).

Sofyan tak menampik adanya PHK atau pengurangan karyawan di saat perlambatan ekonomi Indonesia. PHK merupakan langkah terakhir penyelamatan perusahaan ketika efisiensi harus dilakukan lebih ketat.

"Jujur saja ekonomi kita sedang sulit, perusahaan mesti lay off pekerja, tapi tidak besar-besaran karena mereka harus tetap survive. Sekarang perusahaan sedang mengonsolidasi bagaimana menciutkan biaya di saat kompetisi kian sengit. Pengusaha jadi korban, buruh juga korban," terangnya.

Saat ini, Sofjan berharap agar pemerintah, pelaku usaha, dan buruh bersatu mengumpulkan kembali kekuatan ekonomi Indonesia dengan cara bekerja keras, bukan saling mengeluh dan menuntut ini itu dalam jumlah yang besar.

"Ekonomi lagi susah, jangan ngeluh terus. Buruh kalau hebat sini jadi pengusaha, ciptakan lapangan kerja. Sekarang waktunya kerja keras, ubah mentalitas minta-minta kalau tidak mau perusahaan tutup semua," harap Mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) itu.

Sebelumnya, Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (P3HI) Kemnaker Sahat Sinurat mengaku, hingga saat ini belum menerima laporan secara resmi dari sejumlah perusahaan yang selama ini disebut-sebut akan melakukan PHK.

‎"Tidak ada itu (PHK). Mereka belum melakukan itu. Belum ada laporan ke kita soal itu," ujarnya.

Dia mencontohkan, Chevron yang selama ini gencar dikabarkan akan melakukan PHK, sejauh ini masih melakukan perundingan dengan pekerjanya.

Namun dia mengakui memang ada tawaran bagi pekerja di perusahaan minyak dan gas (migas) tersebut ‎untuk mundur secara sukarela.

‎"Chevron juga belum. Tapi dengan SKK Migas sudah setuju dengan adanya skema pengunduran diri secara sukarela. Tapi itu belum ketahuan berapa jumlahnya," kata dia.

Untuk memastikan kabar soal PHK tersebut, Sahat berkomunikasi dengan perusahaan terkait. Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai adanya PHK tersebut.

"Kita klariifkasi semuanya, dan itu tidak ada. Malah ada yang contoh katanya di perbankan itu berita lama semua, ada yang sudah dari 2014. Sampai sekarang juga kita cross check apa yang dimuat di media sosial, berita," tandas dia. (Fik/Zul)