Pertamina Pertimbangkan Gagasan Ahok Hapus Premium di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) akan menindak lanjuti ‎gagasan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ‎mengenai rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jensi premium di Wilayah DKI Jakarta.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, Pertamina akan melakukan pertemuan dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas gagasan tersebut.

"Kami (Pertamina) akan diskusikan lebih lanjut dengan Pemprov DKI," kata Wianda, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Senin (8/2/2016).

MenurutWianda, dalam hal penghapusan Premium di Wilayah DKI Jakarta. Pertamina akan menunggu arahan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagai instansi yang menaungi sektor energi. "Juga mengamati apa yg menjadi arahan Kementerian ESDM," ujarWianda.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta peredaran BBM bersubsidi jenis premium dihapus di Jakarta. Pemerintah bisa mengalihkan subsidi ke bidang lain.

"Saya juga minta DKI supaya bensin premium dihapus saja. Tidak tepat subsidi diberikan ke minyak (BBM)," ungkap Ahok beberapa waktu lalu.‎

Mantan Bupati Belitung Timur itu menilai, jauh lebih baik subsidi tidak lagi dalam bentuk pemotongan harga BBM. Karena tidak akan mengurangi jumlah kendaraan. Subsidi akan lebih baik dialihkan ke transportasi umum.‎

"Ya sudah saya bilang sama Pertamina disiapin surat khusus premium di Jakarta enggak usah aja. Karena juga polusi, memboroskan uang negara. Model ini yang kita lakukan," jelas Ahok.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang jelas akan membantu masyarakat dibanding harus terus membiayai BBM. Dengan cara ini juga bisa menekan inflasi nasional.

"Buat rakyat enggak punya uang yang penting ada transportasi dan rumah yang baik. Punya perut kenyang, anak sekolah KJP, sakit BPJS Kesehatan. Enggak ada alasan sekarang. Makanya ini yang mau kita lakukan agar bisa menekan nilai inflasi negara kita," pungkas Ahok. (Pew/Gdn)