Gunakan Transportasi Umum Bukan Berarti Melarat

20160106-Tunjukkan KTP, Penghuni Rusunawa Bisa Gratis Naik Transjakarta-Jakarta — Sejumlah penumpang menunggu bus Transjakarta di Halte Harmoni, Jakarta, Rabu (6/1/2016). Mulai 17 Januari mendatang, penghuni rusunawa bisa gratis naik bus Transjakarta hanya dengan menunjukan KTP sesuai domisili rusun. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat transportasi Djoko Stijowarno mengungkapkan, perlu adanya perubahan pola pikir dalam menyikapi transportasi umum, sehingga moda transportasi masa tersebut berkembang dengan baik.

Menurut Djoko, selama ini yang tersimpan di pikiran masyarakat adalah pengguna transportasi umum merupakan orang yang tidak punya. Pemikiran tersebut harus diubah karena sebenarnya pada kenyataannya fenomena tersebut sudah berubah.

Saat ini transportasi umum sudah menjadi kebutuhan bukan komoditas dan pengguna transportasi umum kini bukan warga melarat.‎ Di mancanegara, pengguna transportasi warga terhormat.

"Pejabat sudah terbiasa naik transportasi umum untuk bekerja," kata Djoko, saat berbincang dengan Liputan6.com, diJakarta, Minggu(14/2/2016).

Djoko menambahkan, terobosan kepala daerah dinanti untuk perbaiki kinerja transportasi umum di daerahnya masing-masing, sehingga transportasi umum sehingga sarana transportasi bermartabat karen banyak memberi manfaat‎.

Membeli layanan jasa transportasi umum (buy the service) bisa dijadikan konsep yang diterapkan di daerah. Namun menurut Djoko, kelemahan yang terhadi, para kepala daerah kurang tertarik dengan program tersebut dan lebih memilih program fisik, seperti pembangunan jalan tol, bandara, jalan layang, terowongan, jalan lingkar.

"Program penataan transportasi umum, program miskin, kurang 'gizi' ribet dan banyak urusan yang harus ditangani. Program ini penuh intrik dan konflik, jarang kurun 5 tahun sudah kelihatan hasilnya," ungkap Djoko.

Sebenarnya, membeli layanan jasa transportasi umum telah dilakukan dengan adanya Bus rapid transit (BRT), Hingga saat ini ada sekitar 17 kota mulai ada BRT, seperti Banda Aceh, Medan, Padang, Batam, Pekanbaru, Palembang, Bogor, Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Denpasar, makassar, Gorontalo, Manado, Ambon.

"Namun, ada beberapa kota yang sudah tidak mengoperasikan BRT lagi meski warga sangat butuhkan itu. Persoalan kelembagaan dan SDM adalah kendala utama di daerah, mengapa tidak pernah mulus penyelenggaraannya," tutup Djoko. (Pew/Gdn)