RI Harus Belajar dari Jerman dan Jepang

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)‎ meminta masyarakat Indonesia dapat belajar dari kegigihan bangsa Jerman dan Jepang. Berkat kerja keras, keajaiban perekonomian menghampiri kedua negara tersebut setelah sebelumnya porak poranda saat Perang Dunia II.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, saat Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2017,‎ bercerita, ekonomi Jepang dan Jerman hancur akibat Perang Dunia II. Namun kekalahan tersebut memacu semangat masyarakat kedua negara ini bangkit dari keterpurukan hingga sekarang mampu menjadi negara maju.

"Dua bangsa yang tidak pernah terkalahkan adalah Jepang dan Jerman. Setelah Perang Dunia II, Jerman habis tapi tidak sampai 20 tahun, mereka bangkit. Lihat sekarang jadi jangkarnya ekonomi Eropa, dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia," ucap Sofyan di kantornya, Jakarta, Senin (22/2/2016).

Katanya, Jepang bernasib sama seperti Jerman. Negara Matahari Terbit itu kembali menunjukkan kekuatannya pasca-Perang Dunia II. Semua keberhasilan ini, diakui Sofyan, berkat prinsip masyarakat Jepang dan Jerman yang pantang menyerah dengan keadaan sulit.

"Attitude ini yang menjadikan mereka bangsa besar. Indonesia perlu belajar dari Jepang dan Jerman. Kalau tidak begitu, saya khawatir ‎kita akan meninggalkan negeri ini, tanpa dibanggakan anak cucu kita," jelasnya.

Salah satu contoh penting, pemerintah perlu memperkuat masyarakat melalui pembangunan. Menciptakan lapangan kerja, supaya dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga Indonesia menjadi bangsa yang diisi para pekerja keras.

"Jangan ada uang bagi-bagi saja, kalau orang dapat easy money, mereka tidak akan pernah mau kerja keras. Padahal norma pembangunan kita ingin memperkuat masyarakat, bukan melemahkan masyarakat walaupun pada kenyataannya sekarang banyak bupati yang malah memiskinkan rakyatnya," tegas Sofyan.

Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah Indonesia tengah memacu pembangunan dan investasi dari swasta, baik asing maupun domestik. Upaya yang dilakukan untuk menarik investasi dengan memperbaiki iklim investasi, memangkas 42 ribu regulasi di Indonesia, memudahkan perizinan kegiatan penanaman modal dan lainnya.

"Kita ingin regulasi tidak mempersulit masuknya investasi maupun yang sudah eksisting. Negara kalau tidak bisa membantu, jangan mengganggu (dunia usaha). Jadi ‎potong setengah dari 42 ribu aturan, itu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi)," papar Sofyan. (Fik/Gdn)