68% Pekerja Produktif RI Cuma Lulusan SD dan SMP

Investasi Teksil Meningkat Saat Ekonomi Lesu — Pekerja memotong pola di pabrik Garmen,Tangerang, Banten, Selasa (13/10/2015). Industri tekstil di dalam negeri terus menggeliat. Hal ini ditandai aliran investasi yang mencapai Rp 4 triliun (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengakui sebagian besar tenaga kerja usia produktif di Indonesia hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan yang mengenyam pendidikan tinggi tidak lebih dari 10 persenya.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker Khairul Anwar mengatakan, saat ini jumlah usia produktif di Indonesia mencapai 122 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 68 persennya hanya hanya mengeyam pendidikan di level Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah.

‪"Kalau dilihat dari 122 juta orang, ada yang menganggur 7,5 juta orang. Itu (dari 122 juta orang) 68 persen hanya SMP ke bawah. Lulusan diploma dan sarjana hanya 9 persen. Sedangkan dari 114 juta orang yang berkerja, yang bisa masuk ke dalam 8 profesi yang terbuka di MEA hanya ada 3 juta orang," ujarnya di Jakarta, Sabtu (27/2/2016).

Menurut Khairul, untuk mendorong masyarakat usia produktif untuk mencapai pendidikan yang tinggi memang sangat sulit. Salah satu sebabnya yaitu biaya pendidikan tinggi di Indonesia yang mahal.

Namun hal tersebut bisa digantikan pelatihan keterampilan. Sehingga meski tak punya pendidikan yang tinggi, tetapi masyarakat usia produk memiliki keterampilan untuk mencari pekerjaan.

"Tidak ada kata lain melainkan dengann cara memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Tidak mungkin diatas 18 tahun tidak punya keterampilan harus bersekolah dulu, formal dulu.‬ Perlu pelatihan, produksi itu terakhir erat dengan produktivitas," kata dia.

Dalam rangka mendorong pelatihan keterampilan ini, pemerintah meminta peran aktif perusahaan swasta. Dengan demikian diharapkan ada 1 juta orang usia produktif yang mendapatkan pelatihan keterampilan setiap tahunnya.

‪"Strategi yang paling efektif adalah bagaimana membuka informasi yang transparan antara pemerintah dengan swasta. Saat ini informasi belum dapat diakses dengan baik. Selanjutnya adalah dengan melakukan pelatihan. Target per tahun ini 1 juta pelatihan. Saat ini ada 8.000 lembaga pelatihan swasta. Dan 400 lembaga pelatihan milik pemerintah," tandasnya. (Dny/Ndw)