Bertahan Saat Krisis, UKM Jadi Tulang Punggung Ekonomi RI

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM)‎ akan menjadikan UKM sebagai tulang punggung perekonomian. Alasannya, sektor UKM terbukti bisa bertahan dari terpaan krisis.

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengatakan, pada saat krisis 1998, perbankan banyak mengalami kebangkrutan karena kredit macet hingga 30 persen. Kredit juga tidak bertumbuh bahkan angkanya minus 13 persen.

Namun, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sektor ini akan terus menjadi perhatian pemerintah agar ke depan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

"Untung ada koperasi dan UKM yang menyelamatkan perekonomian Indonesia," kata Puspayoga dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (28/2/2016).

Koperasi dan UKM harus diberi insentif agar bisa lebih produktif. Salah satunya caranya adalah dengan memberikan bunga kredit usaha rakyat (KUR) yang lebih ringan. Hal tersebut sudah ditujukan dengan menurunkan bunga KUR dari 22 persen menjadi 9 persen dan bahkan bisa menjadi 7 persen pada tahun depan.

Menurut Puspayoga, orientasi kebijakan pemberian KUR harus diubah dengan menitikberatkan pada prioritas UKM.‎ Karena berkaca pada sebelumnya, KUR yang semula ditetapkan 22 persen untuk UKM dan 12 persen untuk pelaku usaha besar, walaupun di satu sisi meningkat pertumbuhan ekonomi akan tetapi, di sisi lain ternyata angka kemiskinan tidak berkurang.

"Kalau kita bicara sederhana hitungan ekonomi kalau pinjam uang bayar Rp 22 ribu sekarang bayar Rp 9.000, berarti Rp 13 ribu untung sudah itu. Di samping untung dari usahanya," terang Puspayoga.

Dengan menggiatkan ekonomi kerakyatan, masyarakat pasti berproduksi lagi. Kalau sudah berproduksi, otomatis omsetnya meningkat. Begitu pula kalau omset meningkat, maka tenaga kerjanya pasti juga akan meningkat.

"Ini adalah upaya riil dari pemerintah bagaimana menurunkan kemiskinan, karena semua negara tujuannya menyejahterakan  masyarakatnya. Kalau kemiskinan tidak turun tidak ada itu yang namanya kesejahteraan masyarakat," ungkap dia.

Sehingga pertumbuhan ekonomi yang meningkat diikuti pula dengan menurunnya angka kemiskinan supaya kesenjangan sosial (gini rasio) yang saat ini 0,41 persen tidak semakin melebar.

"Sehingga pertumbuhan naik yang harus kita kejar pemerataan kesejahteraan, ada pengurangan kemiskinan," pungkas dia. (Pew/Gdn)