Nasib Pelabuhan Pengganti Cilamaya Ditentukan Bulan Ini

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih menunggu jawaban pemerintah Jepang perihal tawaran kelanjutan proyek Pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat.

Tawaran baru diajukan pemerintah Indonesia kepada Jepang karena adanya perubahan lokasi Pelabuhan Cilamaya. Rencananya pelabuhan akan berpindah ke Subang, Jawa Barat.

Tawaran disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan saat menggelar kunjungan kerja ke Jepang di akhir 2015. Jepang, merupakan negara yang menyatakan minat untuk menggarap Pelabuhan Cilamaya.

Plt Dirjen Perhubungan LautUmar Aris mengungkapkan, selain menggelar kunjungan langsung ke Jepang, MenteriJonan juga telah melayangkan surat ke Pemerintah Jepang perihal keputusan Indonesia untuk menggeser lokasi Pelabuhan Cilamaya.

"Sudah bersurat ke pemerintah Jepang, lebih tepatnya ke Menteri Transportasi di sana. Kami mencoba tawarkan proyek, jadi kita sedang menunggu jawabannya, maksimal akhir bulan ini sudah ada kepastiannya," kata Umar di Jakarta, Jumat (4/3/2016).

Pergeseran lokasi dilakukan setelah Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) meninjau langsung lokasi Pelabuhan Cilamaya bersama beberapa menteri beberapa waktu lalu. Banyaknya pipa milik Pertamina di bawah laut, menjadi penyebab lokasi pembangunan pelabuhan bergeser.

Lebih lanjut, Umar mengaku, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui skema terburuk jika akhir bulan ini Jepang menyatakan tidak berminat lagi untuk membangun pelabuhan tersebut.

‎"Ketika nanti ditolak atau Jepang tidak mau, saya pikir itu sudah ranahnya Pak Menteri. Menurut saya Jepang juga butuh kok, jadi kita itu saling membutuhkan," tutupUmar.

Direktur Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Prihartono sebelumnya mengatakan pemerintah telah menentukan lokasi pembangunan pelabuhan pengganti Cilamaya. Rencananya, pelabuhan tersebut akan dibangun di sekitar Subang, Jawa Barat.

Dia mengungkapkan, penentuan lokasi tersebut sudah melalui proses studi kelayakan (feasibility study). "Sudah ada studinya, kira-kira di daerah pengganti di sekitar Subang," ujar dia.

Bambang menyatakan, pemilihan lokasi tersebut dan studi kelayakannya dikerjakan Kemenhub. Proses pembangunan nantinya juga menunggu keluarnya izin dari Kemenhub. "Tunggu Kemenhub. Yang tentukan FS itu Kemenhub," kata dia.

Sementara untuk pola pembiayaan, Bambang mengatakan akan dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah-swasta (KPS). "Itu murni KPS," ujar dia.(Yas/Nrm)