Negara Berhemat, Kemenperin Kurangi Perjalanan Dinas

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah siap menghemat anggaran perjalanan dinas dan rapat di hotel karena perkiraan pendapatan negara yang meleset dari target sebesar Rp 1.822,54 triliun di APBN 2016. Salah satunya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang bakal mengurangi jadwal kunjungan kerja ke daerah mau pun luar negeri.

Menteri Perindustrian (Menperin), Saleh Husin akan menindaklanjuti arahan Presiden dan Wakil Presiden yang meminta seluruh Kementerian/Lembaga berhemat dalam penggunaan anggaran. Bahkan Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan larangan pembangunan gedung baru di lingkungan Kementerian/Lembaga.

 Baca Juga

"Kita diimbau untuk lebih berhemat, jadi kita akan kurangi anggaran kegiatan yang tidak terlalu penting, seperti rapat di luar, perjalanan dinas, dan lainnya," katanya saat berbincang dengan wartawan, Jakarta, Minggu (6/3/2016).

Ketika ditanyakan mengenai kerelaannya mengurangi jadwal perjalanan dinas ke berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri, Saleh menyanggupinya. Ia akan memilah perjalanan dinas atau kunjungan kerja yang memang dianggap sangat penting.

"Iya dong perjalanan dinas kita cari yang betul-betul dianggap penting. Tapi program Kemenperin 2016 sendiri tidak dihemat karena penghematan larinya ke pos belanja lain," terang Saleh.

Menurutnya, dengan langkah ini, Kemenperin mampu efisien dalam penggunaan anggaran negara dalam jumlah yang cukup besar. Sayangnya, Saleh mengaku tidak mengetahui besaran anggaran yang dihemat.

"Sudah kita lakukan kok sejak tahun lalu penghematan anggaran. Penghematannya lumayan besar, tapi saya lupa angka persisnya berapa," ucap Menteri yang diusung dari partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya memproyeksikan potensi kekurangan penerimaan negara sampai Rp 290 triliun dengan asumsi tanpa program pengampunan pajak (tax amnesty) dan anjloknya harga minyak dunia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro saat Rapat Kerja dengan DPR RI, menyiasati kemungkinan tersebut dengan cara penghematan dan membenahi adanya duplikasi belanja di Kementerian/Lembaga. Belanja negara yang dapat dipangkas adalah anggaran perjalanan dinas dan rapat di hotel.

"Kita akan hemat dari perjalanan dinas, konsinyering yang masih cukup besar dan banyak di Kementerian/Lembaga. Kemudian, kita akan bekerjasama dengan Bappenas membenahi belanja yang duplikat di Kementerian/Lembaga, misalnya program pembinaan UMKM. Jadi semua ini bisa menghemat tanpa memangkas program penting Kementerian/Lembaga," jelas Bambang.

Presiden Jokowi pun pernah mengeluarkan kebijakan moratorium pembangunan gedung baru supaya anggaran bisa lebih diprioritaskan pada program-program yang berdampak langsung pada rakyat. Antara lain, pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bendungan, irigasi, jalur Kereta Api, pelabuhan dan lain-lain. (Fik/Zul)

Saksikan Live Gerhana Matahari Total, Rabu 9 Maret 2016 di Liputan6.com, SCTV dan Indosiar Mulai Pukul 06.00 - 09.00 WIB. Klik di sini