DPR Minta Holding Perbankan Tak Timbulkan PHK

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian BUMN tengah melakukan finalisasi kajian rencana pembentukan holding perusahaan BUMN di beberapa sektor, salah satunya perbankan.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi VI DPR Hafiz Tohir mengaku belum ada gambaran dan konsep apapun mengenai rencana holding perbankan ini. Hanya saja ada satu permintaan dewan kepada Kementerian BUMN dan perusahaan plat merah terkait rencana holding tersebut. Yaitu tidak adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika rencana bisnis ini terlaksana.

"Nanti pasti akan ada efisiensi. Namun sedapat mungkin kita akan minta kepada holding perbankan untuk tidak lakukan PHK," kata Hafiz saat berbincang dengan Liputan6.com, Selasa (15/3/2016).

Sebab, dia khawatir, rencana holding ini akan mendapatkan respons yang sama saat pemerintah menggulirkan rencana penggabungan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, beberapa waktu lalu. Para pekerja protes terkait rencana itu karena khawatir akan ada pengurangan pegawai.

Hafiz mengaku akan mencari tahu perihal rencana holding perbankan itu. Sebab dia tidak bisa meminta keterangan dari Menteri BUMN Rini Soemarno. Ini seiring masih berlakunya surat dari Ketua DPR RI tentang larangan Menteri Rini menghadiri rapat kerja dengan ‎Komisi VI.

‎"Kalau saya sudah punya konsep yang pemerintah tawarkan, tentu kami di komisi akan menelaah untung ruginya, tapi sekarang kami tidak memiliki konsep tersebut, karena terhalang raker yang tidak bisa diadakan‎," papar dia.

Sebelumnya Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro mengungkapkan, hingga hari ini tahapan kajian holding perbankan hampir rampung. Berbagai pihak dilibatkan Kementerian BUMN dalam memfinalisasi kajian holding ini.

"Ini sedang mau difinalisasi, kita akan bahas juga dengan Kementerian Keuangan," tegas Imam saat berbincang dengan Liputan6.com‎.

Pentingnya pembentukan holding ini membuat finalisasi kajian ditargetkan Imam akan selesai secepatnya. Selain itu, komitmen pembentukan holding oleh beberapa perbankan BUMN dapat dilakukan pada akhir bulan ini. "Iya (bulan ini), untuk kajiannya kita selesaikan minggu ini," ucap Imam.

Namun sayangnya Imam belum‎ dapat memastikan siapa perusahaan perbankan yang nantinya menjadi induk holding tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi Publik Kementerian BUMN Teddy Poernama menambahkan meski kajian belum selesai, pihak Kementerian BUMN terus melakukan sosialisasi mengenai rencana holding perusahaan-perusahaan plat merah ini.

Dia mencontohkan, beberapa hari lalu, Menteri BUMN Rini Soemarno melakukan sosialisasi mengenai hal itu di Yogyakarta bersama beberapa Direktur Utama perusahaan terkait. "Kemarin di Jogja itu kita sosialisasi holding perbankan, asuransi dan jasa konstruksi," papar dia. (Yas/Nrm)