Pemerintah Incar 3 Pelabuhan di Banten Jadi Solusi Dwelling Time

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah bekerja keras untuk menurunkan lama waktu bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok dari saat ini 3,6 hari menjadi di bawah 3 hari. Ini sesuai keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka menunjang program tol laut.

Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Abdul Rohim mengatakan, selain memperbaiki manajemen pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok, pihaknya juga tengah menilai tiga pelabuhan di Provinsi Banten.

Tiga pelabuhan itu saat ini sudah terbangun dan memiliki fasilitas infrastruktur yang memadai, hanya saja pengelolaannya masih bersifat pribadi oleh satu perusahaan.

"Tiga pelabuhan itu bagus semua. Ada Pelabuhan Merak Mas, Pelabuhan Cigading yang ini milik Krakatau Steel dan satunya Pelabuhan Ciwandan," kata Abdul saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Rabu (23/3/2016).

Dia menuturkan, sebenarnya tiga pelabuhan itu memiliki tingkat kedalaman lebih jika dibandingkan dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Sebab itu, kapal-kapal berukuran besar dapat bersandar di pelabuhan-pelabuhan tersebut.

Meski sudah beroperasi, pengoperasian pelabuhan tersebut masih 15 persen dari total kapasitas. Untuk itu, Kemenko Maritim tertarik untuk mengembangkan pelabuhan di Banten ini.

"Apakah nanti tiga-tiganya pelabuhan akan kita maksimalkan semua, atau satu pelabuhan saja, ini masih dalam tahap pembicaraan, yang pasti kita akan menuju ke sana. Ya paling 3-4 bulan lagi sudah ada keputusan," tegas dia.

Banten, dikatakan Abdul, merupakan satu provinsi yang memiliki banyak industri berorientasi ekspor. Sebagian masih mengandalkan bahan baku impor. Selama ini pelaku industri di Banten menggunakan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai lokasi sandarnya. Diharapkan dengan pengembangan Pelabuhan di Banten‎, maka proses impor bisa dilakukan di pelabuhan tersebut.

Untuk meningkatkan pelayanan Pelabuhan, nantinya akan dilakukan penambahan crane dan penempatan beberapa otoritas seperti Badan Karantina dan Bea Cukai di pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai alternatif.

"Kalau kita menunggu pengganti Cilamaya, itu terlalu panjang, dan masih lama. Kita ini dituntut untuk gerak cepat, tidak bisa menunggu lagi, jadi kita ingin kembangkan yang sudah ada, yang jelas-jelas memiliki kapasitas yang bagus," tutup dia. (Yas/Nrm)