Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan jika pengelolaan Blok Masela dilakukan di darat (onshore). Keputusan ini dinilai sudah sesuai dengan sikap pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Namun dengan keputusan itu, ditenggarai kontraktor asing Inpex Corporation akan mengundurkan diri dari pengelolaan Blok Masela.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum dan Koordinator Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Rukman Karumpa meminta agar proyek ini jangan sampai terhenti di tengah jalan. Sebab itu, dia mengusulkan agar konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap-siap melanjutkan proyek ini.
“Sebenarnya, dia kalau mundur tidak masalah. Konsorsium BUMN harus siap mengambil alih proyek ini,” ujar Andi di Jakarta, seperti dikutip Minggu (27/3/2016).
Namun Andi memperkirakan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Blok Masela, Inpex Corporation, tetap akan mengelola proyek di Laut Arafura, Maluku, tersebut. Pasalnya, perusahaan Jepang itu telah mengalokasikan dana hingga US$ 2 miliar untuk persiapan eksplorasi di ladang gas terbesar di Indonesia itu.
Advertisement
Baca Juga
Andi mengatakan, bila perusahaan Jepang tersebut mundur, pihaknya mendorong agar pengelolaan lapangan gas Masela di Maluku dikelola sendiri oleh bangsa ini. Bila Blok Masela dapat diinvestasikan dan dikelola sendiri, disebut akan sangat besar berkontribusi bagi perekonomian negara.
Sementara bila dikelola oleh asing atau patungan dengan investor asing, pendapatan pemerintah sekitar US$ 40 Miliar hingga US$ 51 Miliar dan dapat menumbuhkan perekonomian sekitar US$ 126 miliar.
Namun, bila dikelola sendiri, ucap Andi, cadangan gas tersebut dapat dipakai untuk memperkuat industri dalam negeri yang sering mengalami kelangkaan gas. Tak hanya itu, dana hasil ekspornya (DHE) akan lebih mudah dikendalikan dan diparikir di Tanah Air. “Ini belum termasuk TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri ), kita bisa kendalikan lagi,”pungkas Andi.
Dikatakannya, untuk mengelola dan berinvestasi di Blok Masela, pemerintah dapat membentuk konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Andi mengatakan, pemerintah tidak perlu khawatir soal sumber pembiayaan sebab lembaga keuangan di luar dan dalam negeri sangat berminat dengan proyek besar ini. “Banyak perbankan yang antri mau biayai proyek ini,” pungkas dia.
Sedangkan kompetensi melakukan eksplorasi, ada banyak konsultan dan tenaga ahli yang berseliweran di pasar tenaga ahli eksplorasi. “Banyak tenaga ahlinya, konsultan juga ada. Tinggal kita saja yang kelola dan investasi,” ujar dia.
Sebelumnya, Institute Development of Economic and Finance (Indef) meminta agar pemerintah mengikutsertakan PT Pertamina (Persero) dalam pengelolaan Blok Masela, Maluku Utara. Seperti diketahui saat ini operator (existing operator) di blok tersebut yakni Inpex Corporation dan Royal Dutch Shell. (Nrm/Ahm)