Sensus Ekonomi 2016 Terancam Mundur

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan Sensus Ekonomi pada Mei 2016. Namun hal ini terancam mundur jika terjadi pemotongan anggaran BPS yang dilakukan pemerintah.

Kepala BPS Suryamin mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk sensus ini mencapai Rp 2,3 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pelatihan dan honor para petugas pendataan di masing-masing daerah.

Dia menjelaskan, jumlah petugas pendataan yang akan diterjunkan pada bulan Sensus Ekonomi tersebut mencapai 340 ribu orang. Untuk satu orang petugas, setidaknya mendapatkan honor sebesar Rp 2,4 juta-Rp 3 juta.

"Ada beberapa yang krusial, bisa jadi ada pemotongan. Pelatihan sedang berjalan, kan harus sewa gedung. Kemudian nanti saat turun satu bulan di Mei itu kita mengerahkan 340 ribu orang, mendata. Kita tahu dikontrak per bulan antara Rp 2,4 juta-Rp 3 juta per orang. Kalau dikalikan ini tidak bisa dipotong dulu," kata dia.

Suryamin menyatakan, Sensus Ekonomi ini menjadi hal yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Hasil dari sensus ini ditargetkan selesai pada akhir tahun. Namun rencananya secara global akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus 2016.

"Nanti pengolahan, karena target kita Desember selesai, kita akan rilis secara lengkap. Tapi kita punya target spesial pada Agustus saat pidato Presiden mudah-mudahan gambaran umum, berapa jumlah usaha mikro, kecil, sedang dan per subsektor sudah ada. Itu juga perlu pengolahan data yang cepat, siang dan malam, mengerahkan semua," jelasnya.

Jika anggaran yang dialokasikan pemerintah mengalami pemotongan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016, maka pelaksanaan Sensus Ekonomi ini pun terancam mundur.

"Bisa (mundur). Ya nanti dipotongnya berapa dulu. Kalau dipotongnya sampai ke pendataan lapangan, ya bahaya," lanjutnya.

Meski demikian, Suryamin tetap optimistis program sensus ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Dia juga berharap pemerintah tidak melakukan pemotongan anggaran sebelum sensus tersebut dilaksanakan.

"Walaupun pemerintah sedang mengevaluasi anggaran secara keseluruhan, tapi BPS sedang melakukan kegiatan strategis yaitu Sensus Ekonomi. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini ada solusi. Bagi BPS bisa berjalan menyelenggarakan kegiatan startegis dan indikator yang biasa kita rilis itu akan berjalan," tandasnya.