Menkeu: Nama di Panama Papers Ada yang Sesuai Data Ditjen Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengklaim Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) punya data lebih banyak soal skandal pajak dibanding Panama Papers. Sejumlah nama dalam daftar Panama Papers diakui sesuai dengan apa yang ada dalam data Ditjen Pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, bocoran 11,5 juta dokumen dari pusat data firma hukum Mossack Fonseca yang bermarkas di Panama atau populer dengan sebutan Panama Papers bisa menambah data yang sudah dimiliki Ditjen Pajak.

"Kita periksa, tapi kita punya data sendiri. Panama papers atau apapun namanya itu kita pakai sebagai referensi tambahan. Yang pasti data kita lebih banyak dong," ucapnya di Jakarta, seperti ditulis Kamis (6/4/2016).

Bambang mengakui bahwa ada nama-nama orang Indonesia dalam bocoran Panama Papers yang sesuai dengan data Ditjen Pajak. Sayangnya, Bambang enggan membocorkan siapa saja WNI di Panama Papers yang masuk list Ditjen Pajak sebagai pengemplang pajak.

"Ada (nama) yang sesuai, ada yang tidak. Ada yang iya, ada yang tidak," tegasnya.

Penghindaran pajak salah satu modusnya dengan mendirikan perusahaan khusus dengan tujuan tertentu atau special purpose vehicle (SPV) di negara-negara surga pajak (tax haven), seperti di Panama. Hal ini bukan hanya dilakukan orang Indonesia tapi juga seluruh dunia.

"Ini adalah praktik bisnis internasional yang biasa. Tapi kita harus lihat apakah transaksi tersebut berimplikasi pada pembayaran pajak yang tidak sesuai. Jadi SPV-nya tidak salah, yang penting transparan, laporannya jelas, termasuk otoritas pajak yang digunakan benar," terangnya.

Senada, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Kuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pihaknya sudah mempunyai data lebih dulu dari otoritas pajak resmi di negara-negara anggota G20 dibanding Panama Papers.

"Itu (Panama Papers) kan cuma nama, saya punya nama dan akunnya. Data saya lebih banyak, pokoknya lengkap lah," klaimnya.

Terkait kesesuaian data antara Panama Papers dan Ditjen Pajak, Ken membenarkan ada yang sama. "Ada yang mirip (data). Namanya bisa mirip, bisa tidak. Ini masih kita teliti dan saya belum bisa menyebutkannya," tandas Ken. (Fik/Zul)