Anggaran Kementerian PUPR Dipangkas Rp 8 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memangkas alokasi anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp 8 triliun. Pemangkasan tersebut untuk mengikuti amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan efisiensi. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono menjelaskan, pemangkasan ini bentuk bagian dari penghematan anggaran yang diarahkan Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, yang berlangsung Kamis (7/4/2016) ini. "Kementerian PUPR mendapat rencana penghematan Rp 8 triliun. Jadi sebelumnya Rp 104 triliun, nanti dikurangi Rp 8 triliun," kata Basuki, Kamis (7/4/2016).

Penghematan anggaran ini akan diambil dari sisa hasil lelang, dimana saat ini sudah ada anggaran yang dimaksud sebesar Rp 2,5 triliun. Selain itu, dirinya juga merencanakan akan memotong anggaran operasional seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat.

Basuki memastikan penghematan itu tidak akan mengganggu pembangunan infrastruktur strategis yang sudah direncanakan dan tengah dilaksanakan‎ oleh pemerintah. Penghematan ini dijelaskan Basuki hanya untuk sektor yang tidak produktif.

Meski ada pengurangan, Basuki mengaku juga ada penambahan anggaran khusus percepatan pembangunan fasilitas‎ Asian Games, salah satunya wisma atlet di Kemayoran, Jakarta. "Jadi ada pengurangan Rp 8 triliun, tapi juga ada tambahan Rp 2,5 triliun khusus untuk Asian Games," ucap Basuki.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menjelaskan, dari hasil Sidang Kabinet Paripurna, dari laporan Kementerian Keuangan setidaknya ada 60 Kementerian dan Lembaga yang anggarannya dipangkas‎. "Jadi sesuai dengan perintah Presiden, yaitu money follow program. Jadi ada 60 an K/L yang mengalami penurunan anggaran dan ada 17 K/L yang mengalami ‎peningkatan signifikan," kata Sofyan.

Ditambahkan Sofyan, 17 K/L yang mengalami kenaikan tersebut yang memiliki program-program prioritas sesuai dengan misi Presiden Jokowi, seperti diantaranya infrastruktur, pertanian, industri dan pariwisata.

Mengenai pengurangannya, Sofyan mengaku anggaran-anggaran yang dikurangi untuk operasional, seperti perjalanan dinas, pembelian kendaraan-kendaraan operasional, dan program-program yang non prioritas lainnya. (Yas/Gdn)