Sukses

Menteri Susi: Industri Galangan Kapal RI Sering Dilecehkan

Menteri Susi Pudjiastuti mengaku kerap mendapatkan omongan dari pengusaha asing yang meragukan kemampuan industri galangan kapal Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan akan terus mendorong industri galangan kapal Indonesia terus meningkatkan kapasitas dan kualitasnya. Misi mengembalikan kejayaan maritim menjadi salah satu alasannya.

Dalam acara peluncuran kapal pengawas perikanan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (8/4/2016), Susi‎ menceritakan hasil kunjungannya ke beberapa negara. Dia mengaku kerap mendapatkan omongan dari pengusaha asing yang meragukan kemampuan industri galangan kapal Indonesia.

"Galangan kapal Indonesia sering dilecehkan bahwa tidak mampu mencukupi kebutuhan kapal dalam negeri. Lebih baik kita impor bahan kapal daripada kita impor kapalnya," kata Susi di Jakarta, Jumat (8/4/2016).

Padahal, Susi melihat, apa yang dimiliki Indonesia saat ini baik perusahaan galangan kapal atau sumber daya manusia, sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan kapal dalam negeri. Namun, peningkatan kualitas dan kapastian harus tetap dilakukan.


Para insinyur yang kini bekerja di perusahaan galangan kapal di Indonesia, dinilai Susi juga tidak kalah kualitasnya jika dibandingkan dengan insinyur yang bekerja di luar negeri. Untuk itulah, dia percaya pada kemampuan bangsa ini.

‎"Banyak insinyur Indonesia di luar negeri, panggil pulang. 200 galangan kapal kita bisa bangun banyak kapal, jadi jangan melecehkan kekuatan dalam negeri. Selama ini kekuatan ini tidak diberikan ruang, sekarang kekuatan ada dan mohon dijaga," jelas Susi.

Pada hari ini, Menteri Susi meluncurkan pengoperasian empat kapal pengawas perikanan yang dinamakan ORCA‎ 1,2,3 dan 4 di Pelabuhan Tanjung Priok. Kapal ini dibuat atas program Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI).

‎PT Daya Radar Utama  menjadi perusahaan galangan kapal yang memproduksi kapal ini. Proses produksi sendiri dilakukan sejak 2013 dengan total anggaran mencapai US$ 58,3 juta dengan skema pendanaan APBN dan pinjaman perbankan. (Yas/nrm)