Ditegur Jokowi Soal Sertifikat Tanah, Ini Kata Menteri Agraria

Liputan6.com, Brebes - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberi peringatan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Ferry Mursidan Baldan terkait masih lamanya proses ‎pembuatan sertifikat tanah. Menanggapi hal tersebut, Menteri Ferry mengaku sebenarnya saat ini pengurusan sertifikat sudah lebih cepat. Namun memang, waktu yang diperlukan tergantung dari jenis kepengurusan sertifikat.

‎"Pengajuan sertifikasi tanah sekarang sudah lebih cepet, 2 minggu selesai. Tapi ini tergantung pada bidang mereka masing-masing," kata Ferry di Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4/2016).

Meskipun telah cukup  cepat Ferry akan terus memutar otak untuk bisa memangkas lebih singkat lagi dalam proses penerbitan sertifikat tanah yang sudah berjalan selama ini. Ini sesuai dengan program deregulasi yang dicanangkan Presiden Jokowi itu sendiri.

Sementara mengenai mahalnya tarif pemprosesan sertifikat.Ferry mengaku sebenarnya saat ini sudah ada program tanpa biaya. Ia membantah, adanya biaya yang dibebankan ke masyarakat, hal itu dipastikan proses pengurusan sertifikat tanah tidak dilakukan secara langsung oleh para pemilik tanah.

"Artinya mereka lewat tangan-tangan yang lain gitu. Karena kalo lewat kita langsung kan sudah nol rupiah. Perbankan juga tahu ini, malah awalnya malah kalo ada biaya mereka akan menganggarkan sekitar Rp 350 ribu, tidak sampai Rp 1 juta. Tapi dengan program kita nol rupiahkan," papar Ferry.

Sebelumnya, Jokowi menegur Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursidan Baldan. Teguran ini karena banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai lamanya proses pengurusan sertifikat tanah.

Teguran ini langsung dilakukan Jokowi di depan para petani dan masyarakat Brebes dalam acara‎ Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat‎.

"‎Masalahnya jelas, masalah sertifikat tanah. Saya beri peringatan BPN, urusan sertifikat saya tidak mau dengar lagi terlalu lama, terlalu ruwet. Kalau saya ngomong seperti ini, berarti betul apa yang terjadi di masyarakat," kata Jokowi di Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4/2016).

Teguran itu langsung dibalas tepuk tangan dan sorakan dari masyarakat yang ada di lokasi acara.

Jokowi menegaskan masalah sertifikat ini akan mempengaruhi petani dalam mengembangkan usahanya. Sebab, melalui sertifikat inilah para petani bisa mendapatkan akses permodalan di bank yang digunakan sebagai agunan.

Selama ini masyarakat yang mengurus sendiri sertifikat ke kantor Badan Pertanahan‎ yang ada di wilayahnya. Untuk mempercepat, jika para petani ingin mengajukan pinjaman modal usaha, perbankan diminta Jokowi untuk memfasilitasi pengurusan sertifikat tanah itu.

"Urusan sertifikat tidak harus rakyat yang urus, perbankan kita juga harus ikut cawe-cawe," kata Jokowi. (Yas/Gdn)