Menteri ESDM: Listrik Hak Setiap Manusia

Liputan6.com, Jakarta - Mendapat pasokan listrik merupakan hak setiap manusia dan pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak tersebut. Pemerintah pun terus membangun pembangkit listrik menyalurkannya hingga ke daerah-daerah pelosok untuk menciptakan pemerataan listrik. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, listrik adalah kebutuhan dasar manusia modern. Tanpa listrik, peradaban modern tidak bakal terjadi. Listrik adalah pembuka jalan menuju peradaban modern dan tanpa listrik pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.

"Lebih ekstrim lagi saya mau mengatakan bahwa listrik adalah hak asasi manusia modern, karenanya negara atau pemerintah wajib menyediakan akses listrik kepada setiap insan manusia," kata Sudirman, di Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Sudirman pun bercerita, dirinya memiliki pengalaman hidup tanpa listrik di masa kecil. Ibunya membesarkannya dan saudara-saudaranya tanpa listrik. Ternyata saat dirinya menjadi Menteri ESDM dan kemudian melakukan kunjungan ke pelosok Indonesia, masih banyak kehidupan seperti yang ia alami 50 tahun lalu tanpa listrik.

Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum bisa menikmati listrik. Sebagian besar memang mereka yang tinggal di di daerah yang jauh dan terpencil, baik di Indonesia bagian barat hingga timur.

"Saya dua minggu lalu ke Nias, di sana ada masalah listrik. Baru 47 persen rumah tangga menikmati listrik, sangat timpang dibanding wilayah-wilayah tetangganya di Sumatra Utara yg secara rata-rata sudah mencapai 92 persen," tutur dia.  

"Minggu lalu saya ke Papua, situasinya lebih menyedihkan. Bahkan ada kabupaten yang sedikitpun belum tersentuh oleh listrik PLN. Kenyataan ini menunjukkan bahwa setelah 70 tahun Indonesia merdeka, masih ada masyarakat Indonesia yg belum memiliki akses ke listrik," ‎lanjut Sudirman.

Saat ini ada 12.659 desa tersebar di seluruh Indonesia yang belum memiliki akses listrik dari PLN, 2.519 desa diantaranya masih gelap gulita di malam hari. Desa tersebut terletak mayoritasnya di Papua dan kawasan timur Indonesia lainnya. Rasio elektrifikasi nasional saat ini ada di angka 87 persen, pemerintah mentargetkan 97 persen pada 2019.

Namun masih ada 56 kabupaten yang rasio elektrifikasi masih di bawah 50 persen, 46 diantaranya ada di Timur, selebihnya ada di Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Nias dan Mentawai. Ini semua menjadi tugas pemerintah dan tugas bersama untuk memberikan keadilan, dengan menyiapkan listrik bagi masyarakat di daerah terpencil tersebut.

Karena itu pemerintah mencanangkan Program Indonesia Terang (PIT). PIT adalah program bersama pemerintah untuk memberikan akses listrik kepada 12.659 desa tertinggal sebelum2020. "PIT adalah program multi-approach dengan melibatkan semua pemangku kepentingan: pemerintah, swasta, masyarakat sipil, bahkan dunia internasional," ujarnya. (Pew/Gdn)