Angkat Ribuan Pegawai Kontrak, Pos Indonesia Jamin Keuangan Aman

Liputan6.com, Jakarta - PT Pos Indonesia (Persero) menjamin kesehatan keuangan paska pengangkatan lebih dari 5.000 karyawan outsourcing menjadi pegawai tetap. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut telah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk membayar gaji, Tunjangan Hari Raya (THR), serta tunjangan lainnya.

‎Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Pos Indonesia Febriyanto menjanjikan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh karyawan Pos Indonesia. Perusahaan dikatakan telah mempunyai skema-skema pengupahan yang dikelola sendiri, baik untuk ketentuan upah minimum, tunjangan, pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

"Pokoknya kesejahteraan lebih baik untuk karyawan kita, karena ‎kita punya standar," ujarnya usai Penyerahan SK Pengangkatan 5.000 Karyawan Outsourcing di kantor Pos Indonesia, Jakarta, Minggu (1/5/2016).

Menurut dia, alokasi biaya tenaga kerja perusahaan mencapai 58 persen dari total seluruh biaya operasional. Dengan pendapatan Pos Indonesia sebesar Rp 4,6 triliun, 90 persen merupakan total biaya. Jika dihitung, 58 persen dari 90 persen total biaya, itu artinya sekitar Rp 2,4 triliun merupakan anggaran atau biaya tenaga kerja.

"Jadi 58 persen biaya SDM kita dari 90 persen total biaya tadi. Itu alokasi anggarannya termasuk untuk pengangkatan 5.000 karyawan outsourcing. Karena kita kan masuk sektor padat karya yang membutuhkan tenaga kerja cukup banyak," tutur dia.

Meski tinggi, dia menjamin keuangan perusahaan tidak akan terguncang dengan tambahan biaya signifikan dari pengangkatan karyawan kontrak ini. Pasalnya Pos Indonesia mempunyai strategi yang akan menjadi kunci sukses perusahaan menjalankan bisnis, yakni pelayanan terbaik, tarif kompetitif dengan efisien dan efektif dalam proses bisnis, sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

"Mudah-mudahan tidak akan mengganggu, karena kita masih mampu walaupun menambah biaya sih pastinya. Tapi kita sudah kalkulasikan, pokoknya cukup buat bayar gaji, THR, BPJS, jaminan pensiun, dan lainnya," terang Febriyanto.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke ‎Dyah Pitaloka berpesan Pos Indonesia dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan kinerja keuangannya. Apalagi dengan pengangkatan ribuan karyawan kontrak menjadi tetap, jangan sampai menimbulkan terganggunya keuangan perusahaan.

"Pos Indonesia jangan sampai pailit, jangan sampai tutup. Karena Pos di setiap negara merupakan saksi peradaban setiap bangsa. Jadi harus menjamin keuangan perusahaan tidak terguncang," harap Rieke.(Fik/Nrm)