Pemerintah Siap Kembangkan Secara Massal Budidaya Mina Padi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan mengembangkan secara masal budidaya ikan mina padi atau ikan padi pada tahun depan. Mina padi sendiri merupakan pengembangan ikan dengan memanfaatkan lahan pertanian.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mengatakan, ‎pengembangan mina padi mendorong ketahanan pangan nasional. Selain itu, sistem mina padi juga mendorong efisiensi penggunaan pupuk.

"‎Denganmina padi terintegrasi lingkungan terjagakelestarianya. Tidak menggunakanpupuk‎ anorganik secara banyak bahkan akan mengurangi penggunaan pupuk," kata dia usai rapat koordinasi pengembanganmina padi nasional di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman,Jakarta, Selasa (3/5/2016).

Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan belum memastikan target lahan serta alokasi yang digunakan untuk pengembangan mina padi tersebut. Dia mengatakan, pembahasan mina padi akan dilanjutkan pada pekan depan dengan melibatkan kementerian terkait.

"‎Akan kerja sama Kementerian Pertanian, dikoordinator oleh Menko akan dikoordinasikan lahan berapa, bibitnya berapa," ujar dia.

Pengembangan mina padi diperkirakan akan membutuhkan dana yang besar sehingga akan ada opsi pencarian dana. Salah satunya, meminjam dana dari Asian Development Bank (ADB).

"‎Disampaikan Menko mungkin akan minta bantuan ADB perbankan lain, untuk mendanai secara besar-besaran," ujar dia.

Sementara itu, Slamet mengatakan pada tahun 2016 KKP mengalokasikan dana sebesar Rp 4,5 miliar untuk percontohan pengembangan mina padi. Dana tersebut, lanjut dia, untuk mengembangkan lahan seluas 100 ha.

Dia mengatakan, adapun wilayah yang disasar untuk program percontohan seperti Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Termasuk juga wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Alokasi dana tersebut untuk bantuan persiapan lahan, bibit, pakan, dan pupuk organik.

‎"Ini kelompoknya akan cukup banyak, karena 1 ha 5-6 orang, kalau 100 ha akan terlibat 600 orang. Dengan bantuan tadi," ujar dia.

‎Slamet mengatakan, anggaran itu naik dari tahun 2015 sebesar Rp 1,9 miliar dengan lahan 24 ha. "24 ha itu Rp 1,9 miliar dari KKP semua," tutup dia. (Amd/Gdn)