Nasabah Tutup Kartu Kredit, Menkeu Tak Mau Disalahkan

Liputan6.com, Jakarta - Industri perbankan mengeluhkan kebijakan pelaporan data transaksi kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. Akibat kebijakan tersebut, banyak nasabah bank menutup kartu kreditnya dan juga meminta untuk menurunkan plafon kredit. Hal tersebut tentu saja merugikan bagi industri perbankan. 

Namun Menteri ‎Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tidak mau disalahkan atas fenomena tersebut. Alasannya, pemerintah menganggap kewajiban 23 bank penerbit kartu kredit untuk melaporkan dan menyerahkan data transaksi kartu kredit nasabah adalah hal yang wajar, apalagi untuk kepentingan penerimaan negara.

"Itu (penutupan kartu kredit), bukan karena kesalahan aturan. Kami tidak pernah punya akses terhadap perbankan. Jadi satu-satunya cara mengetahui aset seseorang untuk bayar pajak adalah dari bank. Kami hanya melihat dari sisi belanja nasabah, jadi ini suatu yang wajar‎," katanya di JCC, Selasa (17/5/2016) malam.

Bambang bahkan berkeyakinan, aturan pelaporan data transaksi kartu kredit tidak melanggar Undang-undang (UU) Perbankan sehingga tak ada alasan bagi pemerintah untuk merevisi aturan tersebut. "Kenapa harus direvisi, tidak ada yang salah dengan aturan itu. Kita tidak melanggar aturan dan kita tidak melanggar UU," tegas Bambang.

Kalaupun ada pengurangan jumlah pemohon kartu kredit maupun penutupan ini, dia memperkirakan hanya bersifat sementara karena penggunaan kartu kredit menawarkan lebih banyak kemudahan dibanding pembayaran dengan uang tunai, sehingga permintaan akan kembali meningkat.

"Kalau ada pengurangan, ini sifatnya temporer. Saya yakin nanti akan kembali. Toh jauh lebih mudah belanja dengan kartu kredit dibanding cash," terangnya.

Apabila sudah melaporkan dan membayar pajak secara benar, maka nasabah tidak perlu khawatir atau takut. "Kalau selama ini mereka melakukan transaksi dengan kartu ‎kredit tidak benar, misalnya hal-hal yang mereka takut declair yang sebenarnya itu di atas kemampuan mereka, di atas pendapatan mereka yang mereka lakukan ke pajak," kata Bambang.

Untuk diketahui, beberapa bank mengeluhkan bahwa kebijakan kewajiban perbankan menyampaikan data dan informasi kartu kredit membuat banyak nasabah ketakutan sampai akhirnya menutup aplikasinya.

Bank menduga penutupan kartu kredit dilakukan oleh nasabah karena kekhawatiran transaksi kartu kredit akan ditelisik oleh otoritas pajak.