Butuh Rp 31 Triliun Bangun 1.550 Km Rel Kereta Papua

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana melakukan pembangunan kereta api Trans Papua pada semester II 2016. Pembangunan tersebut rencananya, akan dibangun mulai dari Kota Sorong. Lantas, berapa biaya yang perlu diperlukan pemerintah untuk membangun kereta Papua ini?

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Boeditjahjono ‎mengatakan, dana yang perlu dikeluarkan pemerintah untuk menggarap kereta tersebut sekitar Rp 20 miliar untuk per kilometernya (km). Itu pun, lanjut dia hanya biaya konstruksi, belum termasuk biaya lahan.

"‎Kalau (kondisi) tanahnya biasa kasar banget, nggak perlu treatment khusus sekitar Rp 20 miliar per km, kalikan saja. Bisa Rp 25-30 miliar bisa lebih kalau tanahnya jelek. ‎Tidak termasuk tanah, itu biaya kontruksi," kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com, di Kantor Pusat Kemenhub Jakarta, Rabu (25/5/2016).

Kereta api Trans Papua sendiri membentang dari Sorong sampai Jayapura. Adapun jarak jalur kereta mencapai 1.550 km. Dia mengatakan, pembangunan tersebut menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan begitu, dana yang dibutuhkan untuk membangun kereta Papua sekitar Rp 31 triliun, dengan asumsi jarak 1.550 km dikali Rp 20 miliar untuk biaya per km.

"‎Kalau daerah terpencil pasti kewajiban pemerintah, bandara juga begitu. Kita Kemenhub bangun bandara di Papua, pelabuhan apalagi, terus sambungkan darat ke pelabuhan, ke bandara. Sudah kewajiban transportasi darat apalagi kereta api," tambah dia.

Memang, pihaknya tak merinci anggaran yang disediakan pemerintah terkait pembangunan kereta Papua. Akan tetapi, dia menuturkan terdapat banyak skema pembiayaan untuk proyek tersebut.

"‎Kalau program pemerintah otomatis tanggung jawab pemerintah, ‎jawabannya seperti itu. Nggak tahu dari mana, kan pinjaman luar negeri juga tanggung jawab pemerintah, jadi bisa kan dibangun. Karena ini dibangun duit negara. Bisa penugasan BUMN, terakhir yang kita sering dengar pemerintah dan badan usaha, KPS kerjasama dengan swasta, investasi," jelas Prasetyo.

Jika tak mengalami kendala berarti, dia mengatakan proyek kereta api Trans Papua akan ‎rampung pada tahun 2030.

"‎Kalau ditanya target sulit juga, sekarang keinginan diselesaikan yang penting duitnya mau ke mana dulu. Kita kan punya APBN, kan punya dulu, mau diprioritas mana dulu. Misalnya sudah berhenti, kita bangun Papua semua bisa saja cepet. Pemerintah daerah Papua dikumpulin bebasin tanah cepat. Tinggal duit alokasi ke mana, ke mana, ke mana," tutup dia.‎