8 Catatan DPR untuk Penyusunan RAPBN 2017

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan beberapa catatan kepada pemerintah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Catatan tersebut untuk mendorong perbaikan anggaran negara. 

Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo mengatakan terdapat 8 catatan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai acuan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

"Pertama, mengusulkan pembenahan perundang-undangan tentang penerimaan negara, baik perpajakan dan bukan pajak serta mekanisme pengawasan atas penerimaan tersebut agar negara mendapatkan haknya dengan lebih adil," ungkapDonny di Kompleks Parlemen SenayanJakarta, Kamis (26/5/2016).

Selanjutnya yang kedua, lanjut dia, besarnya dana transfer ke daerah selain ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat di daerah, seharusnya juga disertai dengan penciptaan lapangan kerja dan kemudahan investasi.

"Hal ini membutuhkan penyederhanaan prosedur, harmonisasi, dan sinkronisasi perizinan pada tingkat pusat dan tingkat daerah," kata Donny.

Ketiga, sambungnya, politisi Partai NasDem itu mendukung pemerintah untuk menpertahankan besarnya alokasi belanja sosial dan subsidi untuk membantu petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Catatan keempat adalah pemerintah perlu menjaga tingkat defisit yang dikelola agar beban pembiayaan tidak terus meningkat serta menjaga ruang fiskal agar tetap terkendali melalui sinergitas dengan semua otoritas keuangan. Kelima, pemerintah perlu mengoptimalkan dan mempercepat realisasi anggaran belanja," papar Donny.

"Keenam, mendukung pemerintah dalam hal alokasi anggaran infrastruktur demi meningkatkan fasilitas sarana untuk mobilitas masyarakat dan barang, ketahanan dan kedaulatan pangan serta energi termasuk sumber daya terbarukan, kegiatan usaha serta menarik investasi yang produktif bagi kepentingan bangsa," sambungnya.

Catatan ketujuh, lanjut Donny, DPR mendorong pemerintah dapat lebih memanfaatkan pasar global serta meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada gilirannya akan menyerap tenaga kerja.

Terakhir, kata Donny, dirinya mengusulkan pembenahan BUMN agar BUMN dapat menjadi andalan dan agen penyumbang penerimaan negara yang besar dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Kami berharap 8 rekomendasi tersebut menjadi bahan pertimbangan rencana kerja pemerintah saat membahas RAPBN 2017 bersama DPR," kata dia.