Cara Menteri Susi Samakan Arah Kebijakan Kelautan dan Perikanan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meluncurkan program Satu Data Kelautan dan Perikanan. Melalui program ini, semua eselon di lingkungan ‎Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menggunakan standar data yang sama dalam menentukan arahan kebijakan di sektor Kelautan dan Perikanan.

Susi mengatakan, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyediakan data terkait kelautan dan perikanan. Dengan demikian, data yang menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan di lingkungan KKP yaitu data yang dihimpun oleh BPS.

"Kita semua harus mengacu data yang di-publish‎ data BPS. Jadi kita semua cara pengumpulan data harus sama, satu dan yang kita pakai dalam pembangunan adalah data yang difinalisasi oleh BPS," ujar dia di Jakarta, Senin (30/5/2016).

Susi mengungkapkan, data yang digunakan sebagai acuan antara lain ‎data produksi ikan, nilai tukar petani (NTP) nelayan, jumlah perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta data produk domestik bruto (PDB) sektor perikanan dan kelautan.

"Datanya itu dari seluruh ekonomi perikanan, mulai dari penangkapan, budidaya, pengolahan, ekspor, dan pasar yang dibuat satu summary (ringkasan) menjadi PDB, NTP nelayan, inflasi, dan deflasi. Semua sektor memiliki data sendiri, lalu disinkronisasi dengan datanya BPS. Nah yang kita pakai acuan, bukan data sendiri-sendiri," kata dia.

Melalui program ini, lanjut Susi Pudjiastuti, ‎diharapkan semua kebijakan yang terkait sektor kelautan dan perikanan tidak saling bertabrakan. Dengan demikian, kontribusi sektor ini akan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Saya berharap kebijakan-kebijakan ini memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia lebih besar lagi," ujar dia. (Dny/Ahm)