KEIN Usul Utang Pemerintah RI Mengalir ke Sektor Ini

Liputan6.com, Jakarta - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyatakan, utang pemerintah Indonesia yang menembus Rp 3.279,28 triliun digunakan untuk kegiatan produktif, utamanya membangun infrastruktur. Lembaga ini menyarankan supaya utang itu mengalir untuk sektor lainnya.

Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta mengungkapkan, pemanfaatan utang pemerintah ribuan triliun untuk belanja bersifat produktif yang berimplikasi pada penciptaan lapangan kerja.

"Kalau utang buat sesuatu yang produktif, dia akan jadi aset tetap. Misalnya bangun waduk, jembatan, pembangkit listrik, transportasi umum, jalan, dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur ini membutuhkan belanja modal yang tidak sedikit," ujar dia saat Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Arif menuturkan, proses transformasi utang pemerintah telah dijalankan. Hingga April 2016, data Kementerian Keuangan menunjukkan dari total pinjaman pemerintah, proporsinya pinjaman proyek sebesar 49 persen, pinjaman program 47 persen, dan pinjaman dalam negeri 5 persen.

"Itu menunjukan bahwa utang pemerintah sebagian besar masih untuk proyek pembangunan infrastruktur," kata Arif.

Sementara data 2015, porsi utang terdiri dari pinjaman Proyek mencapai 81 persen, pinjaman program 15 persen, dan pinjaman dalam negeri 4 persen. Sedangkan di 2014, pinjaman proyek mencapai 65 persen, pinjaman program 33 persen, dan pinjaman dalam negeri 2 persen.

"Yang paling penting utang digunakan untuk infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia," ucap Arif.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, Arif mengakui, berkaitan dengan sektor pendidikan formal maupun non formal. Pemerintah, sambungnya harus berani menginvestasikan anggaran besar untuk sektor pendidikan. Begitupun dengan sektor kesehatan.

Dalam kesempatan sama, Sekretaris KEIN Putri K Wardani menambahkan, anggaran belanja pemerintah perlu dialokasikan untuk mendukung pertumbuhan industri. Alasannya, industri nasional dalam pemenuhan bahan baku, bahan penolong masih mengandalkan impor.

"Jadi kita usulkan juga belanja pemerintah untuk mendukung pertumbuhan industri supaya kita bisa mengurangi impor bahan baku dan bahan penolong. Dengan begitu, kita bisa bersaing secara harga dengan negara lain," ujar dia.  

Adapun kebijakan utang yang direkomendasikan KEIN, antara lain :

1. Meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali.

2. Menganut prinsip tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor;

3. Mencari utang dengan persyaratan lunak (jangka panjang, biaya relatif ringan), terutama dari multilateral dan kreditor bilateral (G to G);

4. Penerbitan SBN diutamakan berasal dari pasar dalam negeri dalam bentuk SBN rupiah, dalam rangka:

- Mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan APBN;
- Mendukung pengembangan pasar modal dengan memperluas basis investor melalui diversifikasi berbagai instrumen investasi bagi masyarakat;
- Membantu pengelolaan likuiditas pasar, misalnya melalui penerbitan instrumen pasar uang (SPN).
- Membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional (global bond, global sukuk, samurai bond) untuk meningkatkan posisi tawar sebagai peminjam (upper-hand borrower). (Fik/Ahm)