Menkeu Bambang Dorong Koperasi Dapat Sekelas Korporasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengakui selama ini pola pikir masyarakat menganggap  koperasi hanya sekadar formalitas saja. Padahal, seharusnya koperasi bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Bambang bercerita, selama ini koperasi dijalankan dengan apa adanya. Di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) misalnya, dia mengakui koperasi hanya dijalankan dengan mendirikan kantin atau semacam mini market.

"‎Sebagai contoh di kementerian (Kemenkeu) saya, kalau ditanya koperasi ada, tapi sejauh saya tahu, saya juga dilaporin ada kantin, ada semacam minimart di Kemenkeu. Saya tidak tahu kegiatan mereka di luar itu, ‎ada kesan koperasi itu formalitas," kata dia dalam acara penandatangan kerja sama pembiayaan antara PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan PT Kopelindo Infrastruktur Indonesia, di Hotel Santika Premiere Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Bambang menuturkan, koperasi bisa sekelas korporasi seperti Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog (Kopelindo) yang menjalankan lini bisnis PT Kopelindo Infrastruktur Indonesia (Kopel Infrakstruktur). Dia mengatakan, untuk mencapai hal tersebut, koperasi harus diisi oleh peran manajemen yang baik.

"‎Kuncinya kepada manajemen menurut kami kesungguhan harus dimulai kesungguhan menunjuk manajemen profesional dan mengembangkan investasinya," imbuh dia.

Tak sekadar itu, pihaknya juga meminta Kementerian Koperasi dan UKM untuk memberikan standar pengelolaan koperasi.

"‎Ada baiknya Kementerian Koperasi dan UKM mulai gencar mendiseminasikan best practice dari pengelolaan koperasi Indonesia.  Kita tahu koperasi bagian dari undang-undang kita dan diinginkan menjadi soko guru perekonomian nasional, menjadi ajang untuk masyarakat berpartisipasi dalam perekonomian kita," jelas dia.

‎Dengan langkah tersebut, Bambang mengatakan akan ada sudut pandang baru dari masyarakat jika koperasi bisa menjadi korporasi lainnya. Dampaknya, akan mendorong perekonomian nasional.

‎"Pola pikir yang harus diubah terutama dari pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM. Mari kita dorong supaya masyarakat tahu contoh koperasi-koperasi yang sukses apalagi koperasi bersifat konglomerasi akan memberikan perspektif lain. Bahwa koperasi kalau diurus dengan benar akan seperti konglomerat sebenarnya," ujar dia. (Amd/Ahm)