Menkeu: Negara yang Bergantung Pada Minyak Akan Kelabakan

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia merupakan salah satu negara yang terimbas penurunan harga minyak dunia. Akibat anjloknya harga komoditas strategis itu, penerimaan negara berkurang hingga Rp 90 triliun. 

Bersyukur, kondisi tersebut tidak separah Venezuela yang dilanda kebangkrutan karena Indonesia mulai melakukan diversifikasi ekspor selain minyak dan gas (migas).

Menteri Keuangan (Menkeu),Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah mengajukan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 terutama pada asumsi makro inflasi, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), serta harga minyak dunia.

Pergerakan inflasi diperkirakan membaik dari asumsi sebelumnya 4,7 persen menjadi 4 persen dalam Rancangan APBN 2016. Diikuti kurs rupiah yang menguat dengan proyeksi 13.500 per dolar AS dari sebelumnya 13.900 per dolar AS.

“Serta harga minyak dunia yang tadinya diasumsikan US$ 50 per barel, tapi karena di luar dugaan maka diperkirakan US$ 35 per dolar AS,” ujar Bambang saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Menurut dia, anjloknya harga minyak dunia membuat ekonomi dan fiskal sejumlah negara produsen migas kelabakan. Salah satunya Venezuela yang menderita kebangkrutan akibat pelemahan harga minyak dunia karena 95 persen pendapatan negara ini ditopang dari minyak.

“Semua negara yang bergantung pada minyak kelabakan, mereka tidak nyangka harga minyak dunia anjlok. Venezuela, produsen minyak dunia berantakan karena mereka memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) berlebihan, negaranya kolaps,” terang Bambang.

Dia mengaku, Indonesia perlu mengantisipasi penurunan harga minyak dunia lebih dalam karena kondisi tersebut telah berpengaruh besar terhadap pendapatan negara.

“Kita memang tidak bergantung lagi pada migas, tapi kita tetap harus mengantisipasi sebab penurunan harga minyak dunia sudah memberikan dampak penerimaan negara berkurang Rp 90 triliun. Sehingga perlu ada revisi APBN 2016,” katanya.

Cara menggenjot penerimaan negara, tambah Bambang, salah satunya mengoptimalkan pendapatan pajak. Strategi yang akan dilakukan pemerintah guna mengejar penerimaan pajak, diakuinya, melalui upaya ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi yang selama ini tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menyetor pajak.

“Langkah lain penguatan pemeriksaan wajib pajak orang pribadi serta pemeriksaan perusahaan asing yang sudah lebih dari 10 tahun tidak membayar pajak. Tapi kita tetap berharap implementasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty),” harapnya.