Alasan Menteri Susi Ngotot Beli Pesawat Patroli dan Kapal Markas

Liputan6.com, Jakarta Rapat kerja antara Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti dan DPR RI Komisi IV terpaksa ditunda.‎ Pasalnya, usulan pemerintah terkait rencana kerja tahun 2017 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 tidak menemui titik temu.

‎Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo akhirnya menutup rapat tersebut sampai usulan pemerintah bisa diterima oleh DPR. Dia mengatakan, terdapat beberapa usulan yang belum bisa diterima DPR seperti pengadaan 6 pesawat patroli dan satu kapal markas.

"Dengan demikian, dengan mengucap Alhamdulilah rapat saya tutup," kata dia di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

‎Padahal, Menteri Susi Pudjiastuti menganggap ‎pengadaan pesawat patroli dan kapal markas penting untuk mengawasi perairan nasional. Tak hanya itu, dari pengadaan tersebut memberikan efisiensi terhadap anggaran negara.

Dia menerangkan, saat ini pemerintah memiliki 16 kapal pengawas dengan konsumsi bahan bakarnya 1.190 liter per jam. Angka tersebut lebih tinggi dari penggunaan bahan bakar pesawat patroli.

"‎Kapal pengawas sekarang 16. Pakai BBM per jam per liternya 1.190 liter per jam. Belum yang besar, kecepatannya 20 knot. Pesawat patroli 362 liter per jam kecepatan 200 knot," kata dia.

Lebih lanjut, jika sekali operasi kapal pengawas membutuhkan waktu 50 jam, maka bahan bakar yang diperlukan mencapai 59.500 liter. Tentu saja, itu jauh dari pemakaian bahan bakar untuk pesawat.
 
"Untuk pesawat hanya 1.810 liter. Kalau total harga BBM Rp 8.894 untuk diesel untuk avtur Rp 8.048. Avtur lebih murah karena international price. Jadi total pengeluaran BBM per 50 jam kapal laut Rp 529 juta‎ kalau pesawat Rp 14,5 juta," jelas dia.

Secara tahunan, lanjut Susi, terjadi penghematan sekitar Rp 500 miliar jika pengadaan pesawat patroli tersebut dilakukan.

"Total kalau setahun bekerja 1‎ tahun kerja 5 hari seminggu. 6 persawat itu mengkaver ‎seluruh Indonesia itu hanya biaya Rp 35 miliar. Biaya operasional kalau kapal laut dengan 50 jam dan kalau dihitung 3 hari (biayanya) Rp 500 juta hampir mencapai Rp 600 miliar (per tahun) operasionalnya. Jadi saya pikir Rp 600 miliar dibanding Rp 35 miliar ada penghematan yang sama Rp 500 miliar."

Begitu juga dengan pengadaan kapal markas. Menurut Susi, pengadaan kapal markas penting supaya pemerintah bisa langsung memantau kondisi di seluruh penjuru tanah air.

"Dengan pengeluaran Rp 600 miliar untuk kapal markas, ada rumah sakit, procesing untuk sekolah perikanan. Saya pikir Dirjen dan MKP tak perlu ngantor di Jakarta," tandas dia. (Amd/Ndw)