Petani Ketar-ketir Pemerintah Bakal Kendalikan Tembakau

Liputan6.com, Jakarta - Petani kukuh meminta pemerintah terutama Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengaksesi Kesepakatan Kerangka Kerja Pengendalian Produk Tembakau (Framework Convention on Tobacco Con-trol/FCTC).

Petani khawatir aksesi FCTC akan memberi dampak buruk pada kelangsungan hidup petani, buruh yang hidup dan bergantung pada industri tembakau.

"Ada jutaan orang bergantung pada tembakau," ujar Ketua Dewan Pimpinan Nasional  Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Parmuji, Kamis (23/6/2016).

Dia meyakini Presiden sudah sangat  arif dan bijak bertindak demi kelangsungan kedaulatan bangsa ini.

Presiden belum lama ini menyatakan persoalan tembakau tidak bisa dilihat dari satu aspek kesehatan. Ada banyak aspek yang terkandung di dalam industri hasil tembakau, mulai dari soal hak asasi manusia, petani, dan buruh pabrik hingga pedagang asongan yang harus dilindungi.
 
Petani khawatir karena mendengar kabar yang disampaikan pejabat di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) jika pemerintah segera menandatangani FCTC setelah Lebaran.
 
Petani meminta sebagai pembantu presiden, Kementerian Kesehatan mendukung langkah Presiden yang masih mempertimbangkan soal FCTC. Sebab FCTC diibaratkan salah satu bentuk hama dari barat yang menyerang tanaman tembakau dimana  sampai  saat ini masih belum ketemu obatnya.

Oleh karena itu, mestinya Kemenkes mendukung sikap presiden bahwa petani tembakau harus dilindungi. "FCTC merupakan lonceng kematian bagi tembakau ,petani tembakau dan ikutannya," tegas dia.
 
Menurut Agus pemerintah sebenarnya tidak perlu mengaksesi FCTC karena PP 109 sudah sepenuhnya mengadopsi isi FCTC.  "Petani tembakau menolak keras FCTC. Jangan hanya melihat aspek kesehatan saja, namun memperhatikan kultur budaya petani. Kami para petani ingin berdaulat menanam tembakau," kata dia.
 
Ketua Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) Zulvan menambahkan, pemerintah harus mendukung petani tembakau lokal. 

Presiden, kata Zulvan, tahu betul bahwa perlindungan kesehatan masyarakat harus dilakukan secara komprehensif tanpa mematikan pihak petani tembakau dan seluruh stakeholder pertembakauan di Indonesia.

 "Kekuatan kretek sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional tentu akan mati dengan aksesi FCTC," ujar dia.

Sementara Menteri Perindustrian Saleh Husin sebelumnya menyatakan pemerintah masih terus melakukan kajian sebelum memutuskan untuk meratifikasi atau tidak Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control/FCTC.

Saleh mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengkaji ‎dampak dari FCTC terhadap semua sisi, baik dari sisi kesehatan, industri dan keuangan dalam hal penerimaan negara dari cukai. "Presiden menyampaikan dari sisi kesehatan, industri, keuangan. Semua sektor harus diperhitungkan," ujar dia. (Nrm/Zul)