JK Gelar Rapat Paripurna Satgas Percepatan Paket Kebijakan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar Rapat Paripurna Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi‎ jilid 1 sampai 12. Dalam rapat ini, pemerintah juga meresmikan 4 Kelompok Kerja (Pokja) yang bernaung di bawah Satgas.

Untuk pertama kalinya, Rapat Paripurna berlangsung di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (28/6/2016). Rapat ini dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Sejak pukul 07.30 WIB, sejumlah menteri dan pejabat negara telah hadir, diantaranya Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri ‎Perindustrian Saleh Husin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

Hadir pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri ESDM Sudirman Said, Deputi‎ Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin, Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, dan para pengusaha‎ seperti Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani, dan lainnya.

Sebelum rapat paripurna, pemerintah menggelar rapat koordinasi 4 Pokja tersebut, yakni Pokja 1 Sosialisasi, Publikasi, dan Diseminasi Paket Kebijakan dipimpin Menteri Perdagangan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kepala Barekraf. Pokja 2 Penyelesaian Peraturan yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan. Pokja 3 Evaluasi Pelaksanaan dan Analisis Dampak Paket Kebijakan dipimpin Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) dan Ekonom. Pokja 4 Identifikasi Hambatan, Masalah, dan Kasus di bawah Menko Polhukam. 

Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki usai Rakor Pokja mengungkapkan, dari 203 regulasi atau aturan, sudah terselesaikan 98 persen atau 200 aturan. Sedangkan sisanya 3 aturan masih dalam tahap pembahasan tingkar Kementerian. “Sebanyak 3 aturan yang belum rampung, bentuknya Peraturan Presiden (Perpres) di Kementerian ESDM, Kementerian Tenaga Kerja tentang upah layak, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika,” ujar dia.

Sementara untuk aturan turunan atau regulasi teknis, sambung Teten, dari 30 aturan baru terselesaikan 10 regulasi atau 33 persen. Sedangkan 20 aturan lainnya masih dalam tahap pembahasan. "Kita optimistis, seluruh aturan tersebut dapat tuntas pada akhir Juni ini‎," terang dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi mengatakan, rakor dilakukan sebagai persiapan rapat paripurna Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi jilid 1 sampai 12, esok pagi.

“Nanti akan diumumkan mana yang berhasil dalam jangka pendek dari kebijakan pemerintah, walaupun paket kebijakan ada yang disusun untuk jangka menengah dan panjang. Kasus-kasus mana saja yang sudah diselesaikan yang menyimpang dan membuat paket tidak jalan, besok diberitahukan,” jelas Sofjan.

Ketika ditanyakan lebih spesifik kebijakan apa saja yang sudah berhasil dan masih terkendala pelaksanaannya, Sofjan enggan membocorkan. “Tunggu saja gongnya dulu, baru saya kerja. Pokoknya kita berupaya menyelesaikan semua hambatan yang dapat mengganjal implementasi paket kebijakan,” terang mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu.

Pemerintah akan terus melakukan serangkaian kebijakan deregulasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing industri, investasi, ekspor, wisata, serta daya beli masyarakat. Kebijakan deregulasi ekonomi efektif apabila pertumbuhan ekonomi 2016 mencapai 5,1 persen dan meningkat pada tahun berikutnya sampai di atas 7 persen pada 2019.

Pemerintah menargetkan daya beli masyarakat meningkat sehingga pertumbuhan konsumsi tetap di atas 5 persen. Investasi di sektor manufaktur juga ditargetkan meningkat dan terdistribusi ke luar Pulau Jawa. Capaian lain yang diharapkan adalah berkembangnya jenis produk ekspor yang bernilai tambah tinggi dan perluasan pasar serta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang tersebar ke seluruh destinasi.

"Bagus kalau Satgas menjelaskan kasus yang sudah diselesaikan dan testimoni konkret dari masyarakat yang merasakan dampak positif Paket Kebijakan Ekonomi," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution.

**Ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Ramadan, bisa dibaca di sini.