Sukses

Menteri Yuddy Bakal Larang PNS Main Pokemon Go

Masyarakat Indonesia tengah dihebohkan dengan permainan Pokemon Go asal Jepang yang dimainkan melalui telepon pintar.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi kembali mengeluarkan kebijakan larangan bagi para pegawai negeri sipil (PNS). Kali ini, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang main game Pokemon Go yang sedang menjangkiti masyarakat.

Tujuan dari pelarangan ini, menurut Yuddy, adalah untuk menjaga kinerja para pegawai negeri sipil (PNS). Saat ini pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla (JK) menuntut para PNS untuk melakukan reformasi birokrasi.

"Tolong‎ buatkan surat kepada seluruh pimpinan instansi untuk melarang ASN main game Pokemon Go atau sejenisnya. Tolong secepatnya‎," ucap Yuddy kepada pejabat Kementerian PAN-RB saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Menurut dia, larangan itu bertujuan agar PNS tidak kegandrungan terhadap permainan ini. Ini pun demi menjaga kerahasiaan dan keamanan PNS sendiri. Alasannya, permainan ini menggunakan GPS dan kamera saat memainkannya.

Seperti diketahui, masyarakat Indonesia tengah dihebohkan dengan permainan Pokemon Go yang berasal dari Jepang. Permainan ini yang dimainkan menggunakan telepon seluler.

Seiring maraknya permainan tersebut, beredar pesan berantai yang  menyebut bahwa permainan itu dibuat untuk mengumpulkan informasi berupa lokasi melalui gambar atau video yang menjadi latar belakang di dalam permainan itu. Bahkan, disebut-sebut permainan itu sebagai bagian dari proyek intelijen asing.

Terkait hal itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen (Purn) Sutiyoso, mengaku tidak melarang masyarakat untuk memainkan permainan tersebut.

"Silakan saja yang menyukai game ini untuk bermain, dengan tetap memperhatikan keselamatan diri sendiri dan orang lain," ujar Sutiyoso kepada Liputan6.com.

Meski demikian, ia meminta agar game tersebut tidak dimainkan di lokasi yang bersifat rahasia dan lokasi strategis pemerintah.

"Namun karena dalam game tersebut terdapat penggunaan kamera secara real time, maka muncul risiko keamanan jika dimainkan di kantor dan instalasi strategis," kata dia.

Karena itu, dia mengaku akan mengkaji lebih tentang permainan tersebut. Apakah aman untuk dimainkan atau tidak. Khususnya dalam menjaga keamanan informasi ataupun situasi tempat di Indonesia.‎ (Yas/nrm)