Jokowi: Bangun Infrastruktur Butuh Dana Rp 4.900 Triliun

Liputan6.com, Medan - Mengingat pentingnya kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), langsung datang ke Medan untuk melakukan sosialisasi kepada 3.500 wajib pajak yang berada di Sumatera. Sosialisasi dilakukan di Santika Dyandra Hotel, Medan, Kamis (21/7/2016).

Jokowi mengatakan, program tax amnesty nantinya akan memberi manfaat bagi wajib pajak. Tidak hanya itu, program tax amnesty juga dapat memberikan kontribusi bagi upaya pembangunan menuju Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera.

“Jadi seperti ini, jika punya aset di luar tolong sampaikan saja. Contohnya punya gedung seperti apartemen di Singapura, disampaikan saja. Maka dari itu yang punya aset dan uang, seyogyanya harus dilaporkan, dan harus bayar uang tebusan. Uang tebusan itu pun tidak terlalu besar, rendah sekali,” kata Jokowi di Medan, Sumatera Utara.

Jokowi melanjutkan, program tax amnesty sangat penting karena pemerintah ingin agar uang-uang tersebut masuk untuk pembangunan negara, termasuk infrastruktur. Uang-uang tersebut juga bisa masuk ke surat berharga negara, obligasi BUMN maupun pasar saham.

Saat ini telah ada beberapa bank yang siap untuk menampung dana-dana dari wajib pajak yang ikut program tax amnesty. Dikatakannya, ada 18 bank yang siap menerima dan menampung dana-dana tersebut, termasuk deposito, tabungan dan giro.

“Jika di swasta, kita bisa langsung beli suku bunga dan obligasi di pasar modal, ini yang kita inginkan. Kita ini baru membangun infrastruktur instrumen investasi portofolio dan kita diam dulu. Kalau mau ikut langsung kepada investasi-investasi lain, ya silahkan, dan dapat gabung dengan BUMN,” ucap Joko Widodo.

Untuk saat ini sendiri Indonesia sedang melakukan beberapa pengembangan serta perbaikan seperti pelabuhan, bandara, jalan tol, pembangkit listrik dan lain-lainnya. Untuk kesemuanya, negara membutuhkan biaya yang begitu besar.

“Kita sedang membutuhkan 35 ribu megawatt, Pelabuhan Kuala Tanjung harus kelar tahun 2017. Dalam lima tahun ini negara tidak sedikit membutuhkan dana, untuk infrastruktur saja kita butuh Rp 4.900 triliun, dari APBN hanya ada Rp 1.500 triliun, kekurangan darimana? Kalo infrastruktur rampung, baru semua-nya akan murah, termasuk transportasi,” terangnya.