Strategi Pemerintah Hindari Gelembung di Pasar Keuangan

Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah berkoordinasi untuk mempercepat proses penempatan dana repatriasi hasil tax amnesty ke produk investasi.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mempercepat keluarnya produk-produk investasi untuk menampung banjir dana hasil repatriasi dari pengampunan pajak (tax amnesty), baik di portofolio penanaman modal di pasar saham, pasar keuangan, maupun di sektor riil.

Jika tidak mengalir ke instrumen investasi, kekhawatiran terjadi gelembung (bubble) di pasar keuangan.

Seperti diketahui gelembung ekonomi atau bubble economic adalah perdagangan dalam volume besar dengan harga sangat berbeda dengan nilai instrinsiknya. Jadi ada peningkatan harga aset misalkan investasi secara ekstrem berdasarkan harapan kenaikan harga pada masa depan tanpa dukungan fundamental ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi mengenai instrumen investasi tax amnesty. Rakor dihadiri pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk mempercepat proses penempatan dana ke produk-produk investasi.

"Supaya instrumen keuangan dari tax amnesty diproses lebih cepat kalau ada permintaan. Karena pemilik modal tidak mau dong kalau tidak ada imbal hasilnya, jadi pasti minta instrumen saham, obligasi, dan lainnya. Itu harus ada," jelas Darmin di kantornya, Jakarta, Minggu (24/7/2016).

Darmin menuturkan, dana repatriasi tidak akan masuk di pasar sekunder karena hanya akan menimbulkan bubble. Banjir dana tersebut diarahkan pada instrumen obligasi, surat utang jangka pendek (medium term note/MTN), dana investasi real estate (DIRE) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

"Harus diupayakan supaya kalau dana mulai masuk dari luar, kita jangan sampai kekurangan instrumen investasi. Harganya bisa bubble, ada risiko bubble di sana. Jadi proses harus lebih cepat dari biasanya," ujar dia.

Pemerintah, sambung Darmin, akan mendorong dana tersebut mengucur ke proyek-proyek BUMN dan pemerintah. Diharapkan pihak swasta pun memanfaatkan momentum repatriasi dana dari program tax amnesty.

"Kita memang tidak bisa memaksa pihak swasta, tapi kita akan permudah prosesnya. Nah BUMN jauh lebih siap untuk menampung dana, jadi sudah diidentifikasi oleh Bu Rini (Menteri BUMN) mana saja BUMN yang akan terbitkan saham, obligasi, DIRE, dan lainnya. Tentunya perusahaan pelat merah yang sehat," tegas Darmin. (Fik/Ahm)