Susi dan Menteri Perikanan se-Asia Sepakat Berantas Maling Ikan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menggelar meeting dengan para menteri perikanan Asia Pasifik terkait data ikan dan produk ikan. Acara ini mengangkat pentingnya berbagi data dan meningkatkan transparansi demi mencegah masuknya ikan dan produk ikan ilegal.

Pertemuan Ministerial Meeting on Traceability of Fish and Fisheries Product digelar di Hotel Shangrila, Jakarta, hari ini (27/7/2016). Selain Menteri Susi, dihadiri Menteri Perikanan dan Kehutanan dari Fiji Oseea Naiqamu, Menteri Pertanian dan Agro berbasis Industri Malaysia Ahmad Shabery bin Cheek, dan Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata Palau Fleming Umiich Sengebau, Wakil Menteri Pertanian dan Pengembangan Daerah Terpencil Vu Van Tam, serta lainnya.

Total peserta yang hadir sebanyak 90 orang dari Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Uni Eropa, Kenya, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Palau, Papua Nugini, Norwegia, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, Inggris, Amerika Serikat, Vietnam, dan negara lainnya.

Menteri Susi mengatakan, pertemuan ini untuk membahas transparansi data ikan dan produk ikan sebagai bagian dari aksi nyata bentuk pemberantasan penangkapan ikan ilegal secara berkesinambungan.

"Jadi bukan cuma nenggelamin kapal, tapi dimulai dengan menelusuri data. Memastikan ikan yang ditangkap di mana, oleh siapa, berapa banyak, jualnya ke mana, dan proses di mana," papar dia.

Langkah ini, diakui Menteri Susi sangat penting dilakukan untuk mengurangi kegiatan penangkapan ilegal di perairan kawasan Asia Pasifik.

"Kalau semua Asia Pasifik, Asia Tenggara, Afrika, jadi satu di mana sudah meratifikasi force majeure, Malaysia sudah, Vietnam sudah, Fiji September ini," terangnya.

Menurutnya, itu berarti pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dilarang melayani dan mensuplai apapun ke kapal-kapal pelaku IUU Fishing. Meskipun diakui Susi masih banyak persoalan, di mana penangkapan ikan kerap melanggar peraturan, seperti bongkar muat di tengah laut atau transhipment.

"Ini inisiatif yang sudah ditandatangani banyak negara, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Fiji sudah komit bersama dan ingin melaksanakan koordinasi tersebut untuk eliminasi IUU Fishing," terang Susi. ‎

Pertemuan ini bagian dari Ministerial Meeting and Regional Fisheries Summit 2016. Adapun isu yang diangkat terkait pencegahan masuknya produk ikan ilegal ke dalam sistem atau rantai pasokan secara global.

Guna memperkuat dukungan data dan pandangan secara akademik terhadap kebijakan reformasi perikanan, telah digelar juga collaborative workshop on the benefits of suistanable fisheries in Indonesia.

Para akademisi Universitas California Santa Barbara (UCSB) telah bekerjasama dengan para peneliti, KKP, dan organisasi masyarakat di sektor kelautan dan perikanan mengembangkan kerangka model untuk mengevaluasi kebijakan perikanan dan potensi pemulihan sektor perikanan. Tujuannya memperluas investasi dan strategi dalam reformasi pengelolaan perikanan di Indonesia.