Sukses

Angkat Sri Mulyani Jadi Menkeu, Jokowi Hubungi Jim Yong Kim

Presiden Jokowi melantik Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan dalam reshuffle kabinet siang tadi.

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo melantik Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan dalam reshuffle kabinet Jilid II, Rabu (27/7/2016).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan sebelum memutuskan untuk memakai jasa mantan menteri Keuangan di era Presiden SBY itu, Jokowi telah lebih dulu melakukan pertemuan khusus dengan Sri Mulyani.

"Dengan ibu Sri Mulyani tentu presiden bertemu langsung dan menanyakan kesediaannya," ucap Pramono di Istana Kepresidenan, Rabu, (27/7/2016).

Selain itu, Jokowi juga meminta persetujuan pemimpin tertinggi di World Bank untuk membawa Sri Mulyani kembali ke Jakarta.

"Beliau ini masih menjadi managing director di World Bank dan perlu mendapatkan persetujuan dari presiden director atau yang berwenang di World Bank. Dan Alhamdulilah, Presiden sudah berkomunikasi dengan petinggi tertinggi World Bank," kata Pramono.

Dalam komunikasinya dengan Jokowi, para pimpinan World Bank menyetujui penunjukan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

"Petinggi tertinggi di World Bank yang disebut Presiden Kim, presiden langsung yang komunikasi dan telah mendapatkan persetujuan," tutur Pramono.

Sri Mulyani sebelumnya telah pamit dari jabatannya sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer World Bank. Dalam akun LinkedIn Sri Mulyani, dia berpamitan pada rekan-rekannya di World Bank. Pernyataan pamit itu dia tulis pada hari ini, Rabu (27/7/2016).

"Saya senang untuk menyatakan bahwa saya telah menerima tawaran Presiden Joko Widodo untuk bergabung dengan pemerintahan Indonesia menjadi Menteri Keuangan," kata Sri Mulyani mengawali tulisan dikutip dari LinkedIn pribadinya.

Sri Mulyani mengatakan ini adalah suatu kehormatan untuk membantu Presiden dan orang Indonesia untuk melanjutkan program reformasi yang sedang berjalan.

Dia mengaku akan mendedikasikan seluruh usahanya untuk mempercepat agenda pertumbuhan dengan tujuan memberi layanan yang lebih baik, khususnya untuk rakyat miskin.

"Dan memastikan bahwa semua warga negara mampu berpartisipasi pada manfaat perkembangan ekonomi," Sri Mulyani menandaskan.