RI Bisa Jadi Ujung Tombak Reformasi Perikanan

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia dinilai mampu menjadi negara yang berperan besar dalam mencapai tujuan perikanan yang berkelanjutan di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik. ‎Namun sebelum itu, butuh kerja keras dari pemerintah untuk menjaga wilayah perairannya sendiri.

Executive Director World Ocean Summit Charles Goddard mengatakan sektor perikanan di Indonesia tengah menghadapi ‎beragam masalah. Hal yang sama juga dihadapi negara-negara lain di wilayah ASEAN dan Pasifik. Di berbagai wilayah, ikan dan hasil laut lain telah dieksploitasi secara berlebihan.

"Konsekuensinya, rusaknya ekosistem laut, hilangnya sumber mata pencaharian bagi nelayan, ancaman pada ketahanan pangan, serta dampak pada kesejahteraan ekonomi dan pembangunan lain yang lebih luas," ujar dia pada acara The Economist Event di Hotel Shangri La, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

‎

Dia menjelaskan, ada banyak alasan mengapa perikanan di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik saat ini dalam kondisi terancam. Salah satunya, semakin terbukanya akses yang memicu penangkapan ikan yang berlebihan. Begitu juga dengan mekanisme subsidi langsung yang buruk.

Menurut Charles, meskipun telah ada kontrol terhadap aktivitas penangkapan ikan, namun penegakan hukum atas eksploitasi dan illegal fishing masih dirasa lemah sehingga masih banyak terjadi tindak ilegal, unreported, and unregulated (IUU) fisheries.

"Namun, Indonesia dan beberapa negara lain di Asia Tenggara telah mengambil inisiatif berharga yang membuka jalan baru menuju reformasi perikanan, dan beberapa diantaranya menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Upaya Indonesia dalam menghadapi illegal fishing menjadi ujung tombak dari upaya yang lebih serius menuju reformasi perikanan," tutur dia.

Charles menuturkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia juga telah membuat beberapa kebijakan yang walaupun kontroversial. Namun dianggap efektif dalam mengurangi praktik illegal fishing di teritori laut Indonesia.

"Sebagai contoh dengan kebijakan meledakkan kapal-kapal dari negara lain yang menangkap ikan tanpa dokumen dan izin resmi. Indonesia juga meyakini data yang komprehensif dan akurat dapat mendukung pemerintah dari berbagai negara dalam memonitor persediaan ikan dan menyusun kebijakan untuk mencapai perikanan yang berkelanjutan," tutur dia.