Jadi Menko Maritim, Luhut Siap Selesaikan Masalah Reklamasi

Liputan6.com, Jakarta - Setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memiliki banyak yang harus diselesaikan, salah satunya adalah masalah reklamasi di Teluk Utara Jakarta dan Benoa.

Luhut mengatakan, tahap awal dirinya akan mempelajari permasalahan reklamasi Teluk Jakarta. Untuk mendapat d‎ata yang akurat, dia akan menyambangi Pulau G, salah satu pulau yang saat ini menjadi masalah.

"Saya harus pelajari dulu semua dengan jernih. Ketika saya sudah 2 minggu ini, minggu depan saya akan ke sana, ke pulau itu," kata Luhut, usai melakukan serah terima jabatan, di Jakarta, Kamis (27/7/2016).

Luhut enggan berandai-andai dengan keberlanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta tersebut, karena perlu melakukan kajian dari segala aspek. Namun Luhut menegaskan keputusan ke depan harus memberikan kemaslahatan bagi rakyat dan investor.

"Saya tidak mau berandai-andai. Saya dan tim akan lihat dahulu, hukumnya, dan kemaslahatannya bagi rakyat dan juga confidance investor ke Indonesia. Jangan kita bikin salah, karena kita investor dirugikan, itu juga tidak fair," ungkap Luhut.

Untuk proyek reklamasi Teluk Benoa, Bali juga Luhut pelajari. Karena, proyek tersebut merupakan warisan dari Pemerintah Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Luhut, ada yang melatarbelakangi Keputusan Presiden diterbitkan pada masa itu.

"Ya kita pelajari semua. Karena kan itu dibuat saat zaman pak SBY. Kepres teluk Benoa pasti ada alasannya. Jadi jangan terus buruk sangka dan politis. Kita duduk dengan tenang apa untungnya buat republik dan untuk rakyat. Kalau kita gelar dengan jernih dan buka dengan transparan nanti tentu output akan terlihat jelas," tutup Luhut.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, nasib penghentian proyek reklamasi Pulau G kini berada di tangan Luhut Binsar Panjaitan. Hal tersebut setelah Luhut menggantikan posisi Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya.

Sebelumnya pergantian Menko Maritim dan Sumber Daya, seluruh Kementerian terkait yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Perhubungan telah menyampaikan pendapatnya masing-masing akan proyek reklamasi tersebut.

"Pendapat kita sudah di masukan ke dalam pertimbangan Menko Maritim. Sudah ada pendapat dari kita, KLHK, Perhubungan. Dulu di Pak Ramli, tentunya sekarang langsung di hand over ke Pak Luhut," ujar dia di Hotel Shangri La, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

‎Namun, karena telah terjadi pergantian kepemimpinan di Kementerian Koordinator tersebut, maka kini nasib proyek reklamasi Pulau G yang dulu dihentikan oleh Rizal Ramli kini sepenuhnya berada di tangan Luhut. ‎"Apa yang akan Pak Luhut lakukan atas ini (pendapat) kita, ya tanya langsung ke Pak Luhut," tutur dia. (Pew/Gdn)