Harga Komoditas Turun, RI Kehilangan Rp 32 Triliun dari Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan belum bangkitnya kinerja ekspor dan impor Indonesia membawa dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Setidaknya ada potensi penerimaan sebesar Rp 32 triliun yang hilang akibat hal ini.

Sri Mulyani menjelaskan, dalam rilis yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan ekspor dan impor Indonesia masih menunjukan pertumbuhan yang negatif. Hal ini berdampak pada penerimaan pajak terutama pada Pajak Penghasilan pasal 22 (PPh 22).

"Untuk Indonesia, sampai dengan data yang Anda lihat di BPS pagi hari ini, ekspor dan impor mengalami negative growth. Nah, kalau 2 aktivitas ekspor dan impor itu mengalami aktivitas yang negatif, maka penerimaan pajak kita terutama yang di PPh 22 juga mengalami penurunan. Itu diestimasikan untuk tahun ini akan kehilangan Rp 32 triliun sendiri karena ekspor dan impor yang masih sangat lemah atau mengalami pertumbuhan negatif," ujar dia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

Sri Mulyani menjelaskan, turunnya penerimaan pajak dari ekspor-impor ini tidak lepas dari masih rendahnya harga komoditas di pasar internasional. Sebenarnya hal ini juga bukan sesuatu yang baru.

Lantaran, sejak 2014 target penerimaan dari sisi ekspor-impor memang selalu tidak sesuai dengan harapan. "Bahkan kalau Anda lihat dari 2014, sektor ini terus menerus meleset penerimaannya," kata dia.

Selain dari ekspor-impor, sektor konstruksi dan industri manufaktur juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pajak tahun ini tidak tercapai.

"Dari sisi konstruksi, dari sisi sektoral, konstruksi, perdagangan dan industri manufaktur adalah 3 sektor yang paling penting dalam penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah. Kalau Anda lihat event sampai pagi hari ini, seperti tadi BPS, dia tumbuh tapi tumbuhnya stagnan. Jadi dia tidak pick up. Ini yang menyebabkan penerimaan kita dibandingkan dengan target per sektornya, itu sekitar Rp 118 triliun di bawah target awal yang ditetapkan oleh APBN," jelas dia. (Dny/Ahm)