Pemerintah Susun Peta Pengembangan Wilayah Jabodetabek

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), terkait Program dan Kegiatan Pengembangan kawasan Jabodetabek.

Kepala BPIW Hermanto Dardak mengungkapkan bahwa saat ini instansinya sedang merancang development plan, untuk mengurai permasalahan kawasan perkotaan, khususnya Jabodetabek.

Konsep yang digunakan dalam mengurai permasalahan di kawasan ini adalah  simple rules tentang perkotaan, seperti fungsi pelayanan perkotaan yang dibagi menjadi dua bagian yakni ke dalam sebagai human scale dan ke luar sebagai network cities.

“Target restorasi perkotaan adalah menuju kota yang nyaman, sehat, berkeselamatan, dan estetik,” jelas Dardak dalam keterangannya, Sabtu (6/8/2016).

Lebih lanjut Dardak menjelaskan mengenai arahan rencana pengembangan sistem konektivitas di Kawasan Cikarang – Bekasi – Laut (CBL), di mana saat ini sedang dalam rencana pembangunan Jalan Tol Cikarang – Cibitung – Tanjung Priok sepanjang 28,15 km, dan Cilincing – Tanjung Priok sepanjang 11,5 km, serta  Cijago – Cibitung – Cilincing sepanjang 58,75 km.

Selain itu Kementerian PUPR mendukung rencana pembangunan jalur Kereta Api Double Double Track (DDT) Cikarang – Manggarai – Tanjung Priok, masterplan pengembangan terpadu pesisir Jakarta berupa NCICD, dan rencana pengembangan Waterways CBL oleh Pelindo.

“Cikarang merupakan kawasan industri terbesar di Indonesia yang perlu difasilitasi berupa sarana dan pra sarana, dengan memadukan pengembangan wilayah dengan market driven untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” tutur Dardak.

Terkait dengan menjamurnya permukiman kumuh di wilayah Utara Jakarta, menurut Dardak Kementerian PUPR saat ini fokus dalam pengembangan Kota Baru Publik Kemayoran dengan konsep compact city. “Rumah susun yang berada di Kemayoran dalam waktu dekat ke depan akan digunakan untuk penyelenggaraan PON dan selanjutnya akan digunakan sebagai permukiman masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ucap Dardak.

Kepala BPTJ, Elly Sinaga menambahkan saat ini penggunaan angkutan umum mencapai 60 persen dari total pergerakan orang. BPTJ telah merancang sembilan pilar yang menjadi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).

Kesembilan pilar RITJ tersebut meliputi, keselamatan dan keamanan transportasi, transportasi ramah lingkungan, jaringan prasarana, sistem transportasi berbasis jalan, dan sistem transportasi berbasis rel.

Selanjutnya, manajemen rekayasa dan pengawasan lalu lintas, sistem transportasi terintegrasi, sistem pembiayaan dan keterpaduan transportasi serta tata ruang.

“Pada rapat koordinasi ini, ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan antara BPTJ dengan BPIW, diantaranya dukungan pembangunan infrastruktur terkait rencana pembangunan konektivitas di Jabodetabek, seperti Terminal Baranangsiang di Bogor, pembangunan Cikarang Light Rail Transit, pembangunan rel kereta Commuter Line menuju Bandara Soekarno Hatta, rencana TOD di DKI Jakarta dan rencana pembangunan jaringan Bus Rapid Transit,” tutur Elly.

Untuk rencana pembangunan TOD dibagi menjadi tiga  wilayah yaitu TOD maksimum, TOD Medium dan TOD Minimum. TOD maksimum meliputi Stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete, Blok M dan Stasiun Dukuh Atas. TOD Medium meliputi Senayan, Istora dan Bendungan Hilir.

Sedangkan TOD Minimum adalah Haji Nawi, Blok A, Sisisngamangaraja dan Setiabudi. Rapat tersebut dihadiri oleh pejabat dari BPTJ, BPIW, Bappeda Depok, dan Bogor‎. (Yas/nrm)