KEIN: Pemangkasan Anggaran Rp 133,8 Triliun Masih dalam Koridor

Liputan6.com, Jakarta - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai pemangkasan anggaran dalam APBN 2016 sebesar Rp 133,8 triliun ‎masih dalam jumlah yang wajar.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri (KEIN) Arif Budimanta memaparkan, selama ini rata-rata penyerapan anggaran pemerintah sekitar 93-95 persen. Artinya, masih ada sekitar 5-7 persen anggaran yang tidak terserap.

"Jadi kalau dilihat belanja kita di APBN itu sekitar Rp 2.000 triliun. Kalau angka pemangkasannya Rp 133 triliun, itu masih dalam koridor yang tidak terlalu signifikan," kata dia di Jakarta, Sabtu (6/8/2016).

Menurut Arif, penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah ini sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku ketika asumsi fiskal yang disusun sebelumnya diperkirakan tidak sesuai harapan.

Hanya saja, dalam implementasi pemangkasan, pemerintah harus benar-benar jeli. Sektor-sektor yang berhubungan dengan belanja modal di sektor produktif diharapkan tidak menjadi korban.

"Jadi, supaya tidak mengganggu target pencapaian pertumbuhan ekonomi pemerintah, pembangunan infrastruktur tetap berjalan," dia menambahkan.

Dia kemudian berharap realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II sebesar 5,18 persen bisa menjadi fondasi bagi pemerintah untuk mempertahankan tren positif Indonesia di tengah perlambatan ekonomi dunia.

Seperti diketahui, usai menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada Rabu 3 Agustus 2016, pemerintah memutuskan untuk mengurangi anggaran dalam APBN 2016 sekitar Rp 133,8 triliun. Pemangkasan tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga sekitar Rp 65 triliun dan transfer ke daerah Rp 68,8 triliun.

"Pengurangan ini terutama ditujukan untuk kementerian atau lembaga adalah aktivitas yang tidak betul-betul menunjang prioritas," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Sri menuturkan, pemangkasan tersebut berkaitan dengan perjalanan dinas, kegiatan konsinyering, dan termasuk belanja gedung pemerintahan yang belum menjadi prioritas.

"Kami akan melakukan bersama-sama dengan Menko Perekonomian dan Bappenas untuk menyisir belanja kementerian/lembaga agar dapat dikurangi tanpa mengurangi komitmen pemerintah untuk menunjang program prioritas," kata dia.

Sementara BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II-2016 sebesar 5,18 persen. Penopang pertumbuhan ekonomi tersebut karena peningkatan konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi sebagai penambal kinerja ekspor impor yang masih terkontraksi.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,18 persen di kuartal II ini, dan secara kumulatif di semester I sebesar 5,04 persen," ujar Kepala BPS, Suryamin.(Yas/nrm)