Laporkan Pemangkasan Anggaran, Sri Mulyani Dapat Pujian Ketua DPD

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beserta jajaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menemui Ketua DPD Irman Gusman di Gedung DPD RI, pada Rabu sore ini (10/8/2016).

Agenda pertemuan untuk melaporkan perkembangan ekonomi Indonesia terkini dan meminta dukungan pemangkasan anggaran total Rp 133,8 triliun di APBN-P 2016.

Saat menyampaikan Konferensi Pers, Irman Gusman memberondong Sri Mulyani dengan pujian. "Saya ucapkan selamat datang kembali sebagai Menkeu setelah bertugas di Bank Dunia. Sri Mulyani sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia, kalau ngomong apa adanya," ujar Irman.

Menurutnya, dedikasi, profesionalisme, patriotisme, dan pengorbanan Sri Mulyani tidak perlu diragukan lagi. Namun Irman berceloteh Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini terlihat sedikit kurus.

"Namanya baru dua minggu, nafasnya belum bisa banyak. Saya pernah bertemu beliau (Sri Mulyani), tapi sekarang agak kurus, langsing. Banyak pikiran, ya namanya juga ibu-ibu, konsen betul. Pengorbanan dan patriotismenya tidak diragukan lagi, makanya saya salah satu pengagum beliau karena konsistensi yang sangat kuat," Irman bercerita.

Mengenai bahasan update perekonomian terkini, Irman mendapatkan gambaran dari Sri Mulyani. Menurutnya, Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan seiring perkembangan ekonomi Indonesia maupun global.

"Kita perlu hati-hati atas ekonomi sekarang ini. Makanya beliau datang ingin mendapat dukungan dari DPR dan DPD, karena ini demi kepentingan bersama bukan tahun ini saja, lima tahun, tapi selamanya," tegas Irman.

Untuk itu, dia bilang, pemerintah perlu melakukan reformasi anggaran melalui pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga dan transfer daerah. Lantaran pemangkasan anggaran menyangkut transfer daerah senilai Rp 68,8 triliun, maka Sri Mulyani menyambangi DPD.

"Ekonomi kita masih lebih baik dibanding Brazil dan negara berkembang lain. Itu berlandaskan struktur moneter dan fiskal yang kokoh sehingga menimbulkan kepercayaan diri masyarakat di dalam maupun luar negeri. Dengan begitu, kita bisa menikmati pertumbuhan ekonomi lebih baik," papar Irman.

Seperti diketahui, Sri Mulyani menemui pimpinan DPD untuk berdiskusi mengenai kondisi perekonomian global maupun nasional terkini, serta pelaksanaan APBN-P 2016.

"Sesudah melakukan kajian mendalam dan hati-hari dari perekonomian Indonesia, penerimaan perpajakan, kita melakukan beberapa penyesuaian yang diharapkan bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan dan menciptakan lapangan kerja," jelasnya.

Menurut Sri Mulyani, penerimaan pajak selama dua tahun terakhir (2014-2015) selalu gagal mencapai target yang ditetapkan. Akibatnya basis perhitungan anggaran tahun ini sangat tidak realistis.

"Jadi pemerintah perlu melakukan penyesuaian (pemotongan) agar dokumen APBN kredibel, lebih realistis karena sumber penerimaan negara di sektor pertambangan misalnya, melemah karena pengaruh anjloknya harga komoditas tambang. Penerimaan pajak jadi terpengaruh," Sri Mulyani menerangkan.

‎Dari sisi permintaan, sambungnya, kinerja ekspor dan impor Indonesia sangat lemah. Sehingga pemerintah mengandalkan sumber penerimaan pajak lain, yakni dari Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) meskipun potensi shortfall atau kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 219 triliun.

"Jadi diperlukan langkah mengamankan APBN sebagai tindakan. Di Kementerian/Lembaga akan dibahas pemotongan Rp 65 triliun. Tapi untuk aktivitas prioritas kerja pemerintah, seperti infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan terus didukung dari sisi anggaran, sementara yang kurang prioritas dilakukan penundaan," papar dia.

Pemerintah, diakuinya, juga akan menghemat anggaran transfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana desa. Seperti diketahui, pemerintah akan memangkas Rp 68,8 triliun anggaran transfer daerah di APBN-P 2016.

Lebih lanjut katanya, pemerintah pusat mencoba melakukan komunikasi dengan daerah supaya ada ruang menjaga DAU sesuai komitmen. Caranya dengan menunda pembayaran DAU, DAK fisik dan non fisik.

"Apakah ada anggaran pos-pos pengeluaran seperti formasi guru yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, itu anggarannya tidak dicairkan. Dana Bagi Hasil (DBH) juga lebih selektif," papar dia. (Fik/nrm)