Wajib Pajak Bakal Berbondong Ikut Tax Amnesty pada Akhir Periode

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah cukup optimistis program pengampunan pajak atau tax amnesty ‎bakal berhasil. Hal tersebut sangat masuk akal karena seluruh pihak total dalam melakukan sosialisasi program tersebut. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri juga ikut turun langsung untuk sosialisasi program tax amnesty.

Pengamat Pajak Darussalam mengatakan, tax amnesty telah menuai respons yang positif hampir seluruh lapisan masyarakat. "Tidak pernah kebijakan disambut masyarakat, asosiasi bisnis, perguruan tinggi. Ini dilakukan Presiden RI sampai turun tangan melakukan sosialisasi," kata dia dalam seminar Tax Amnesty dan Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi‎, di Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Dia meyakini, pemerintah berhasil meraih penerimaan negara mencapai Rp 165 triliun. Saat ini, lanjut dia, para pemilik dana sedang mempelajari ketentuan-ketentuan dalam tax amnesty.

"Saya masih yakin Rp 165 triliun masih bisa dicapai. Kalau dikaitkan pertanyaan bagaimana hasil sementara, efektif baru Juli belum ada sebulan. Wajib pajak masih wait and see bersiap-siap mempelajari ketentuan lain," ungkap dia.

Darussalam mengatakan, berdasarkan pengalaman yang telah lalu para pemilik dana akan berbondong ikut tax amnesty pada akhir periode. Saat ini, imbuh dia, wajib pajak sedang memperkaya informasi tentang tax amnesty.

"Pengalaman saya karakteristik wajib pajak bertanya dulu. Kamu sudah apa belum. Bagaimana masuk, apa yang ditanya. Sunset policy juga begitu. Akan berbondong di akhir periode. Sekarang ini bagaimana berdasarkan kapan, periode, saya yakin di akhir Agustus Selama September 2016," tandas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan tekanan ekonomi global menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik semua negara untuk menarik investasi dan arus uang sebesar-besarnya agar dapat masuk ke negara masing-masing. Jokowi mengatakan, hal itu sama dilakukan Indonesia lewat penerapan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Jokowi mengharapkan uang yang sudah dikeluarkan, baik masuk dari luar negeri maupun dari dalam negeri dapat langsung dimanfaatkan untuk investasi.

"Pemerintah telah siapkan instrumen investasi portofolio, misalnya surat berharga negara (SBN), surat utang negara (SUN), surat berharga syariah negara (sukuk). Kalau BUMN bisa obligasi, bisa saham, ada infrastruktur, reksa dana, perbankan (deposito, giro, tabungan) bisa langsung dimasukkan langsung ke sana kepada bank-bank yang sudah ditunjuk," ujar Jokowi seperti dikutip dari situs Setkab, Rabu (10/8/2016).

Jokowi menegaskan, kalau untuk bersaing dan berkompetisi dengan bangsa lain, Indonesia harus siap. Dengan perubahan dunia yang terjadi dalam hitungan detik, lanjut Jokowi, pemerintah harus cepat memutuskan agar tidak tertinggal dengan bangsa lain. "Biasanya kerja satu shift. Dua shift tidak mau saya, kerja tiga shift, Kami kejar. Ini kebutuhan bukan keinginan," ujar dia.

Ia menuturkan, hingga kuartal II, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan sentimen positif dan tren terus naik. Pada kuartal I, ekonomi Indonesia tumbuh 4,94 persen, dan kuartal II naik 5,18 persen. "Sedikit-sedikit tapi naik. Kesempatan ini harus kita gunakan. Jangan lepas," kata dia. (Amd/Gdn)