Kontribusi Sektor Maritim ke Ekonomi Indonesia Baru 4 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Kontribusi sektor maritim terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terhitung kecil. Porsi sektor tersebut hanya sebesar 4 persen dari dalam total pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal Indonesia merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan.

Direktur Eksekutif Kebijakan Moneter Bank Indonesia (BI) Juda Agung ‎mengatakan, kontribusi sektor maritim Indonesia ini kalah jika dibandingkan ‎kontribusi sektor yang sama di Filipina dan Jepang. Padahal wilayah maritim Indonesia lebih besar dibandingkan kedua negara tersebut.

"Maritim kontribusi ke pertumbuhan ekonomi cuma 4 persen. Filipina share-nya 40 persen, padahal pulau tidak terlalu besar dibandingkan Indonesia.‎ Jepang di atas 20 persen,"‎ ujar dia di Batam, Kepulauan Riau, seperti ditulis Jumat (12/8/2016).

Juda mengungkapkan, dengan potensi yang besar di sektor maritim, banyak kegiatan ekonomi yang bisa dikembangkan di Indonesia seperti perkapalan, perikanan dan lain-lain. Namun sayangnya kegiatan ini belum dikelola secara maksimal. "Padahal kita negara maritim, harusnya ada banyak kegiatan mulai dari perikanan, perkapalan, pelayaran dan pariwisata," kata dia.

Oleh sebab itu, pemerintah punya pekerjaan rumah (PR) yang besar untuk membenahi sektor ini. Hal ini didorong dengan penerapan asas cabotage di mana perairan Indonesia hanya boleh dilayari oleh kapal-kapal berbendera Indonesia. "Memang ada perbaikan, dulu kita gunakan asas cabotage sejak 2008, sejak itu kapal armada Indonesia meningkat signifikan. Tapi PR-nya beyond cabotage itu apa yang dilakukan untuk tingkatkan maritim. Ruang untuk dorong ekonomi dari sektor ini masih besar‎," tandas dia.

Sebelumnya pada 10 Agustus 2016, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berjanji untuk membangun sektor maritim di Indonesia. Dari sisi industri, pemerintah mendorong kemajuan industri perikanan asalkan tidak terjadi eksploitasi terlampau besar (over fishing).

"Membangun ekonomi maritim adalah janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Susi Pudjiastuti sudah memberantas illegal fishing. Pemerintah akan terus membangun infrastruktur, pertahanan laut termasuk sekolah maritim," kata Luhut di Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Luhut mengaku, berencana mengundang seluruh pemangku kepentingan di bidang perikanan dan kemaritiman untuk berdialog dan merumuskan aturan di sektor perikanan ini. "Nanti kita dialog di Jakarta. Syaratnya jangan marah-marah, kita selesaikan dengan kepala dingin," dia menjelaskan.

Menurut Luhut, pemerintah sudah mempunyai program membangun pasar ikan di Natuna tahun ini. Pemerintah juga akan membangun pasar ikan di Saumlaki, Morotai, Jembrana dan Muara Baru.

‎"Tiap daerah kan masalah perikanannya berbeda. Di Timur ada masalah ini, di Natuna masalahnya lain lagi, di sini mungkin beda masalahnya. Jadi kita harus hati-hati merumuskan peraturan," ujar Mantan Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu. (Dny/Gdn)