Sri Mulyani Seleksi 12 Calon Staf Ahli Menkeu Bidang Hukum Pajak

DPR: Pemerintah Harus Berupaya Lebih Keras Serap Pajak — Persoalan perpajakan memang menjadi isu krusial, apalagi ada skandal perpajakan dalam dokumen yang disebut "Panama Papers".

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah melakukan seleksi terhadap 12 orang yang akan berebut kursi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.

Seleksi ini dilakukan untuk mengisi kekosongan posisi jabatan tersebut setelah ditinggal Ken Dwijugiasteadi yang sekarang ini menduduki kursi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak.

Wakil Menteri Keuangan sekaligus Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Mardiasmo mengatakan, Pansel Kemenkeu sudah menggelar tahapan-tahapan seleksi, mulai dari pemeriksaan kesehatan, assessment center hingga wawancara.

"Seleksinya sudah, kesehatan, assessment center, wawancara dari tim pansel sudah semua. Hasilnya kita akan rekap dan diserahkan ke Bu Menteri (Sri Mulyani," kata dia di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Mardiasmo menuturkan, Pansel akan mengerucutkan 12 calon Staf Ahli ini menjadi beberapa orang untuk disodorkan kepada Sri Mulyani. Penilaian berdasarkan ranking.

"Kita pakai ranking, kalau terlalu jelek rankingnya, masa kita masukkan (sodorkan). Nanti terserah Bu Menteri. Kita juga akan rapatkan dengan Bu Menteri," ujar Mardiasmo. (Fik/Ahm)

Melihat Layanan Ramah Disabilitas di Kantor Pajak

Kementerian Keuangan
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Keuangan
Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
Staf Ahli