KEIN Ingin Holding BUMN Punya Kontribusi ke Masyarakat

Liputan6.com, Bogor - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) meminta pemerintah mewaspadai penguasaan usaha dari holding BUMN. Menurut KEIN, holding yang baik ialah berkontribusi pada masyarakat luas.

Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengingatkan supaya holding BUMN tidak menguasai semua lini usaha masyarakat. Lantaran, hal itu justru menimbulkan praktik usaha yang tidak sehat.

"Misalnya perusahaan BUMN ini punya gedung pertemuan padahal bukan entitas bikin utamanya, utamanya misalnya di luar properti. Kemudian dia juga buat EO, terus buat juga suplier catering, kemudian dia buat properti manajemen untuk bersihin, cleaning service, kemudian bikin untuk security. Kemudian usaha rakyat mana tempatnya kalau semua diambil oleh BUMN. Itu kemudian menjadi kartel dari hulu ke hilir," jelas dia usai acara Workshop Media di Bogor seperti ditulis Senin (15/8/2016).

Secara prinsip manajemen perusahaan, Arif menilai holdingisasi baik karena membuat perusahaan menjadi besar dan mampu bersaing di tingkat global. Akan tetapi, dia bilang holding BUMN mesti berkontribusi pada kemakmuran rakyat.

"Harus dikembalikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sumbangan itu yang perlu didengar banyak pihak. Selain itu  meleverage kemampuan BUMN untuk bersaing secara global, aset besar, capital inflow semakin banyak," ujar dia.

Lebih lanjut dia menerangkan kontribusi holding BUMN kepada masyarakat ialah memunculkan usaha baru. Sebagai contoh, jika pemerintah membentuk holding BUMN infrastruktur haruslah memunculkan pemain baru di luar holding BUMN yang sama-sama bergerak di infrastruktur.

Selain itu, dia bilang holdingisasi mesti meningkatkan penerimaan negara seperti pajak."Kalau holdingisasi PPh yang disetor meningkat. Itu indikator kinerja yang terukur," ujar dia‎.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan semata-mata strategi pengurangan pemberian suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) atau mekanisme pengurangan saham negara sebagai inbreng saham pada BUMN yang ditunjuk sebagai induk perusahaan.

"Harus dipahami penggabungan BUMN ini dimaksudkan untuk memperkuat peran BUMN dalam persaingan, terutama dalam persaingan global," ujar Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab.

Jokowi pernah mengingatkan BUMN harus dapat mengambil peran sebagai lokomotif penggerak roda perekonomian nasional. Indonesia harus segera mempunyai peta jalan yang jelas untuk mewujudkan BUMN yang besar, kuat dan lincah.

Karena itu, ia menuturkan, setiap tahap mulai tahapan persiapan sampai proses di korporasi, harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan baik. (Amd/Ahm)