Ini Strategi Pemerintah Buat Jaga Daya Tahan Fiskal

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menyusun berbagai strategi untuk menjaga daya tahan fiskal sehingga bisa mendorong ekonomi dalam jangka menengah. Strategi fiskal tersebut baik dalam mengelola penerimaan negara maupun belanja negara. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, pemerintah telah membuat kebijakan fiskal yang diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah.

Di sisi penerimaan perpajakan, pemerintah telah melakukan terobosan dengan mengimplementasikan program tax amnesty (pengampunan pajak) di 2016 ini. Dengan program ini diharapkan dapat memperkuat fondasi bagi perluasan basis pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa mendatang. 

"Kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan daya saing industri nasional melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, serta pengendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif," jelas Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan RAPBN 2017 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Sedangkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemerintah mengarahkannya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Sedangkan dari sisi belanja negara, pemerintah telah menetapkan enam kebijakan strategis, Pertama, meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar-wilayah. Untuk mewujudkannya, pemerintah akan meningkatkan belanja untuk pembangunan tol laut, pembangunan jalan baru dan jalan tol, serta pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian.

Kedua, pemerintah juga meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal.

Ketiga, di 2017 nanti, pemerintah akan meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional, serta perbaikan program beras untuk Keluarga Sejahtera.

"Keempat, memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri," tutur Jokowi. 

Kelima, penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran dan program bantuan sosial non-tunai. Efektivitas penyaluran subsidi dilakukan melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel. Dalam penyaluran subsidi ini, pemerintah akan terus melakukan verifikasi identitas penerima, menambah kelengkapan data, dan memperbaiki alamat.

Keenam, mendukung penegakan hukum dan upaya menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan. Dalam penegakan hukum, pemerintah akan fokus pada pemberantasan peredaran narkoba, pemberantasan korupsi serta upaya melawan terorisme.

"Kita juga akan terus membangun kekuatan pertahanan sesuai dengan postur Kekuatan Pokok Minimum 2024, dengan modernisasi alutsista yang dilakukan sejalan dengan penguatan industri pertahanan nasional," pungkas dia. (Yas/Gdn)