Kriteria DPR untuk Menteri ESDM Pengganti Arcandra

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII Satya Yudha berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih bijak dalam memilih Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arcandra Tahar. Lantaran, banyak keputusan penting yang harus dibuat Menteri ESDM.

S‎atya mengungkapkan, ada beberapa hal penting yang harus diselesaikan oleh Menteri ESDM selanjutnya, yaitu soal divestasi saham Freeport dan proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW). Untuk menyelesaikan dua hal ini, dibutuhkan sosok menteri yang punya kredibilitas dan memiliki pengalaman.

"Kebijakan strategisnya kementerian ESDM itu tertuang dalam kebijakan energi nasional. Ini bedanya dengan kementerian lain. Dalam prioritas kementerian ada beberapa yang outstanding seperti divestasi Freeport, 35 ribu MW. Lantas bagaimana memajukan energi baru terbarukan dan meningkatkan cadangan migas. Ini adalah program yang dibicarakan selama ini antara presiden dan DPR," ujar dia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Menteri ESDM juga harus ‎mampu membuat keputusan soal kepastian kontrak bagi perusahaan-perusahaan kontrak karya yang telah berinvestasi di Indonesia, dengan tetap mengutamakan kedaulatan negara sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Itu pasti ya (kontrak karya), karena kepastian itu adalah satu norma yang harus ditegakkan. Tapi tetap dalam hal ini kedaulatan harus diutamakan. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak mencerminkan undang-undang yang ada," kata dia.

Terakhir, Menteri ESDM yang baru juga diharapkan bisa aktif menarik investasi di sektor pertambangan.

"DPR mendorong bahwa investasi itu harus aktif. Makanya kami memberi ruang kepada pemerintah untuk melakukan inovasi di tengah suasana global yang ketat. Inovasi macam-macam. Di migas misalnya memperkenalkan kebijakan sliding scale. Dia bisa mengadopsi saat harga minyak sangat turun dan saat minyak sangat tinggi. Itu margin split-nya bisa mengikuti sehingga investasi sangat bergairah," ujar dia. (Dny/Ahm)