RI-Jepang Dukung Pembangunan Rendah Emisi Karbon

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia dan Jepang sejak 3 tahun lalu sepakat bekerjasama di bidang perdagangan karbon dengan skema Mekanisme Kredit Bersama atau Join Crediting Mechanism (JCM). Dalam skema ini, Jepang dan Indonesia berinvestasi dalam kegiatan pembangunan rendah karbon di Indonesia melalui insentif dari pemerintah Jepang.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Seminar Nasional Peringatan 3 Tahun Kerjasama Bilateral Kemitraan Pertumbuhan Rendah Karbon antara RI-Jepang.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanti dan Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kozo Honsei.

"Indonesia menyadari, pembangunan rendah karbon adalah sebuah tren baru. Karena itu upaya kita untuk menggenjot ekonomi tak boleh dipisahkan dari pertumbuhan rendah emisi dan pertumbuhan berkelanjutan,” kata Darmin di kantornya, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Menurutnya, keberhasilan berbagai kegiatan melalui skema JCM tak lepas dari hasil kerjasama tujuh kementerian. Yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pertanahan Nasional.

Adapula Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian dan Sekretariat JCM yang bekerja sesuai standar ISO 14065.

Diakui Darmin, dengan mematuhi standar ini, seluruh implementasi dalam kerangka JCM, seperti efisiensi energi, pembangkit listrik energi terbarukan, manajemen limbah, transportasi, dan manajemen lahan, harus berkualifikasi kegiatan rendah karbon, mampu mengurangi emisi CO2, sambil terus menjaga produktivitas dan efisiensi.

"Pada akhirnya, ini diharapkan akan memberi kontribusi pada pengurangan emisi nasional dan global,” tambah Darmin.

Dia menjelaskan, ada empat strategi yang harus dilakukan sebagai komitmen Indonesia seperti tercermin dalam Intended National Determined Contribution (INDC) yang disampaikan ke UNFCCC beberapa bulan sebelum Perjanjian Paris.

Empat strategi itu adalah, pertama, memperbaiki dan memperkuat berbagai kegiatan berdasarkan sumberdaya alam dan konservasi lingkungan. Kedua, mengimplementasikan komitmen kita terhadap pertumbuhan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim.

Ketiga, memperkuat dan memperdalam kemitraan dengan tujuan untuk merancang tindakan-tindakan lebih jauh ke arah pengurangan emisi. Dan terakhir, membuat kemitraan ini kondusif bagi kerjasama bisnis dan investasi.

Selama 3 tahun berlangsungnya kerjasama bilateral, Darmin bilang, skema JCM telah menyalurkan lebih dari US$ 37 juta subsidi kepada pihak swasta Indonesia. Kontribusi pihak swasta Indonesia dalam skema ini mencapai US$ 113 juta, sehingga total nilai investasi dalam skema JCM mencapai lebih dari US$ 150 juta.

"Sampai saat ini skema JCM di Indonesia telah diimplementasikan dengan menyediakan pendanaan penuh 108 studi kelayakan dan pendanaan sebagian untuk 28 proyek yang sedang berjalan," terang Darmin.

Sementara itu, Sekretaris JCM Indonesia Dicky Edwin Hindarto menyampaikan skema JCM merupakan upaya nyata pemerintah Indonesia dalam pencapaian target Nationally Determined Contribution pada COP 21 di Paris.

“Implementasi kerjasama semacam ini akan lebih membantu upaya Indonesia untuk pertumbuhan rendah karbon dan peningkatan investasi," kata Dicky.

Indonesia merupakan satu dari 16 negara yang telah menandatangani kerjasama skema JCM dengan Jepang. Negara lain yang turut bergabung Arab Saudi, Bangladesh, Chili, Ethiopia, Kamboja, Kenya, Kosta Rika, Laos, Maladewa, Meksiko, Myanmar, Mongolia, Palau, Thailand dan Vietnam.