Ini Target Angka Kemiskinan dan Pengangguran RI di 2017

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyatakan, perlambatan ekonomi Indonesia akan berpengaruh pada tingkat pengangguran dan kemiskinan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Sehingga pemerintah perlu berjuang keras mencapai target pembangunan di tahun depan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat Rapat Kerja RAPBN 2017 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR menyebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di RAPBN 2017 diproyeksikan 5,3 persen-5,6 persen karena pertumbuhan ekonomi belum signifikan. Target ekonomi ditarget bertumbuh 5,3 persen di 2017.

"Sedangkan tingkat kemiskinan tahun depan diasumsikan 9,5 persen-10,5 persen. Di 2016, targetnya 10,5 persen tapi realisasinya 10,6 persen karena masalah pertumbuhan ekonomi tidak setinggi yang diharapkan, termasuk pengaruh inflasi," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa malam (30/8/2016).

Target pembangunan lainnya, tambah Mantan Menteri Keuangan itu, adalah asumsi gini ratio yang diperkirakan ada di level 0,38. Serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan 75,7. "Meskipun turun 0,01 dari rasio gini 0,39 tapi ini tetap butuh perjuangan keras," paparnya.

Lebih jauh Bambang mengatakan, untuk mencapai target tersebut, belanja di APBN 2017 harus tepat sasaran dan berkualitas sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.

"Ada isu tantangan pembangunan sekarang ini daya serap tenaga kerja lebih rendah, pertumbuhan ekonomi tidak tinggi seperti yang diharapkan, investasi tidak besar dan yang masuk padat modal tidak lagi padat karya sehingga kemiskinan turunnya melambat," jelas Bambang.

Upaya pemerintah, katanya, dengan penyediaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, mendorong aktivitas ekonomi guna menciptakan kesempatan kerja lebih luas, dan fokus menggenjot industri manufaktur yang didukung dengan perbaikan regulasi. Termasuk perluasan pelayanan dasar, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif untuk memperbaiki efektivitas.

Program pelayanan dasar, diakui Bambang mencakup penyediaan perumahan dan fasilitas pembiayaan perumahan bagi warga miskin, akses masyarakat ke layanan pendidikan dan kesehatan di lebih dari 2.000 desa perbatasan dan 5.753 desa, energi baru terbarukan 105 unit di 46 Kabupaten tertinggal, serta lainnya.

"Kita tetap lanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), penyaluran subsidi energi, dan program lainnya," pungkas Bambang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pada RAPBN 2017 pertumbuhan ekonomi dipatok 5,3 persen. Dia mengatakan, untuk mengurangi kemiskinan akan melanjutkan program sebelumnya antara lain penyediaan layanan publik dan penyaluran subsidi pangan yang lebih tepat sasaran.

"Akan diupayakan melalui perbaikan dan keberlanjutan program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya seperti program penyediaan layanan publik, perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta penyempurnaan mekanisme penyaluran subsidi pangan agar lebih tepat sasaran," kata dia.

Selain itu, dia mengatakan pemerintah akan menurunkan ketimpangan pendapatan dengan mendorong konektivitas dan mendorong pembangunan di daerah.

"Selanjutnya penurunan tingkat ketimpangan pendapatan akan dilakukan melalui perbaikan distribusi pendapatan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur konektivitas serta peran daerah atau desa dalam pembangunan," jelas dia.