Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menggantikan posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.
Dalam rapat kali ini, Sri Mulyani ingin memotong anggaran Kementerian BUMN melihat potensi penyerapan yang tidak akan mencapai target tahun ini.
Sri Mulyani mengungkapkan, alokasi anggaran Kementerian BUMN di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 243,8 miliar.
Kementerian BUMN pesimistis dapat menyerap seluruh anggaran tersebut, termasuk rencana self blocking anggaran sehingga realisasinya diperkirakan hanya Rp 160 miliar hingga akhir tahun ini sehingga Sri Mulyani berencana memotong anggaran itu.
Baca Juga
"Karena saya berdiri di dua kaki sebagai Menkeu, dan Menteri BUMN, angka itu cukup besar. Mungkin nanti saya potong sendiri," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/8/2016).
Hal ini sejalan dengan penghematan belanja Kementerian/Lembaga yang dipatok Rp 65 triliun dari total Rp 137 triliun. Proyeksi penyerapan anggaran yang rendah melihat realisasi penyerapan belanja tahun lalu hanya 84,25 persen atau Rp 124,75 miliar. Sementara pagunya Rp 148,72 miliar.
Laporan keuangan Kementerian BUMN sejak 2007- 2015, tambahnya selalu mendapatkan status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan akan terus dipertahankan prestasi tersebut. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian BUMN di 2015, ada 7 temuan di sistem pengendalian intern dengan 12 rekomendasi
"Ada dua program besar Kementerian BUMN di tahun lalu, yakni dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis yang terserap Rp 101,25 miliar atau 84,1 persen dari pagu. Juga program pembinaan BUMN Rp 23,49 miliar atau 84,6 persen dari pagu," jelas Sri Mulyani. (Fik/Ahm)
Advertisement