BI Sambut Positif Ada Acuan Harga Bahan Pokok

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengeluarkan kebijakan harga acuan terendah untuk tingkat petani ‎dan harga acuan tertinggi untuk tingkat konsumen terkait harga pangan.

Adanya kebijakan ini diharapkan bisa mengendalikan harga bahan pangan di pasaran, tapi tetap menguntungkan bagi petani dan peternak.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyatakan, DKI Jakarta akan menjadi pilot project penerapan kebijakan ini.

Pemerintah akan menggandeng Perum Bulog untuk menyerap komoditas pangan dari petani dan peternak. Selain itu, juga dengan BUMD yaitu PD Pasar Jaya untuk mendistribusikan komoditas tersebut di pasar-pasar tradisional di Jakarta.

‎"Iya, kita kerja sama dengan BUMD seperti semi grosir dan kita juga ajak swasta ikut dengan menjual sesuai HET (harga eceran tertinggi) ke pedagang kecil, juga mereka sudah ada margin. Jadi kita tidak membuka pasar sendiri. Tapi kita memberikan seperti semigrosir dengan keuntungan," kata dia.

Enggar mengungkapkan, dengan adanya aturan ini, maka pemerintah bisa melakukan intervensi jika harga empat komoditas ini mengalami lonjakan tinggi. Selain itu, pedagang juga bisa menjual dengan harga yang sama, sehingga tidak merugikan konsumen.

"Kita akan intervensi kalau ada harga tinggi. Nah, di pasar ini HET-nya tetap. Nanti tergantung komoditasnya. Misalnya gula kita start Rp 12.500 per kg, tapi pedagang eceran mendapatkan harus di bawah itu. Jadi semua pedagang menjual yang sama. Demikian juga dengan beras dan daging," kata dia.

Nantinya penyesuaian harga acuan tersebut akan ditinjau tiap empat bulan sekali. Kebijakan ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan rencananya  terbit dalam pekan ini.

"Kita baru siapkan acuannya karena ada satu surat penugasan lengkap, berapa harganya. Karena kita minta persetujuan dari Menko (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) dulu, baru setelah itu kita publish," ujar dia‎. (Pew/Ahm)